Artikel Arsip - Pusat Studi Ketahanan Nasional

Kerusuhan Pecah di Kompleks DPR, Aparat dan Massa Bentrok Saat Tolak Revisi UU Pilkada

Jakarta – Kericuhan mewarnai aksi demonstrasi menolak revisi Undang-Undang Pilkada yang digelar di Gedung DPR, Kamis (22/8). Massa berhasil menjebol pagar belakang dan merangsek masuk ke dalam area parlemen. Aparat gabungan TNI-Polri dengan sigap membentuk barikade untuk menahan massa yang semakin tidak terkendali.

Pantauan di lapangan menunjukkan bahwa aparat keamanan berusaha keras memukul mundur massa yang melempari mereka dengan botol dan membakar ban serta spanduk. Banyaknya demonstran telah diamankan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke posko pengamanan terdekat.

Saat massa semakin agresif, mereka berhasil menjebol pagar dan memasuki area kompleks DPR. Namun, upaya mereka untuk maju lebih jauh terhalang oleh barikade kedua yang dibentuk oleh aparat. Di tengah situasi yang memanas, massa terus menyerukan protes mereka terhadap revisi UU Pilkada yang disepakati oleh delapan fraksi di DPR, kecuali PDIP.

Penolakan terhadap revisi UU Pilkada dipicu oleh kecepatan proses pembahasan di DPR yang dinilai terlalu terburu-buru, kurang dari tujuh jam. Keputusan ini datang sehari setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang mengubah syarat pencalonan Pilkada. Publik merasa putusan MK tidak sepenuhnya diakomodasi oleh revisi tersebut, yang memicu kemarahan hingga menjadi aksi besar-besaran.

Hingga saat ini, kondisi di sekitar Gedung DPR masih tegang. Aparat terus berusaha mengendalikan situasi dengan menghalau massa yang belum mau mundur. Demonstran tetap mendesak untuk bertemu dengan perwakilan DPR, sementara parlemen belum merespons permintaan mereka.

Paskibraka Perempuan Kini Boleh Berjilbab di Upacara HUT RI: Polemik Berakhir dengan Klarifikasi BPIP

Jakarta– Polemik terkait dugaan pelarangan jilbab bagi anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) perempuan akhirnya menemukan titik terang. Pada upacara peringatan HUT ke-79 Republik Indonesia yang diselenggarakan di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Sabtu (17/8/2024), sejumlah anggota Paskibraka perempuan terlihat mengenakan jilbab, menandai kebijakan baru setelah kontroversi yang sempat memanas di publik.

Upacara ini berlangsung di halaman Istana Negara IKN, menampilkan deretan Paskibraka dalam seragam putih yang ikonik. Anggota laki-laki tampil dengan peci hitam, sementara anggota perempuan yang tidak berjilbab mengenakan peci dengan rambut dipotong pendek seleher. Namun, yang menarik perhatian publik adalah kehadiran beberapa anggota Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab hitam, lengkap dengan rok panjang hingga mata kaki dan kaus kaki putih. Dengan langkah tegap dan semangat, mereka menjalankan tugas dengan baik.

Di antara total 76 anggota Paskibraka Nasional, yang terbagi dalam Tim Nusantara dan Tim Indonesia Maju, 18 anggota perempuan terlihat mengenakan jilbab. Hal ini merupakan perubahan besar setelah sempat muncul polemik terkait dugaan pelarangan jilbab. Purna Paskibraka Indonesia (PPI) mengungkapkan bahwa kejadian ini merupakan yang pertama kali terjadi dalam sejarah Paskibraka, di mana sebelumnya tidak pernah ada pelarangan penggunaan jilbab.

PPI menyesalkan insiden tersebut, terutama ketika 18 anggota Paskibraka perempuan tersebut diminta untuk tidak mengenakan jilbab saat pengukuhan. Namun, kebijakan itu akhirnya dibatalkan setelah mendapat protes dan perhatian publik.

Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), Yudian Wahyudi, segera memberikan klarifikasi terkait kebijakan ini dan menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Ia mengakui adanya kesalahan dalam penanganan isu jilbab dan menegaskan bahwa BPIP menghargai kebebasan beragama. Selain itu, Kepala Sekretariat Presiden, Heru Budi Hartono, juga memberikan kepastian bahwa anggota Paskibraka diperbolehkan mengenakan jilbab selama upacara kemerdekaan.

“Anggota Paskibraka diizinkan menggunakan jilbab seperti yang mereka lakukan saat pendaftaran,” tegas Heru dalam sebuah konferensi pers di Balai Kota Jakarta, Rabu (14/8).

Langkah BPIP dan Istana Negara dalam merespons kritik publik mendapat sambutan positif. Banyak pihak memandang bahwa kebijakan baru ini mencerminkan nilai-nilai Pancasila yang menghargai keberagaman dan kebebasan beragama. Kehadiran Paskibraka perempuan yang mengenakan jilbab di acara kenegaraan menjadi simbol inklusivitas dan toleransi yang kuat dalam peringatan kemerdekaan Indonesia.

Dengan isu ini yang kini telah selesai, harapan besar agar kebijakan serupa lebih memperhatikan sensitivitas keagamaan di masa depan menjadi perhatian publik. Keberagaman adalah kekayaan bangsa, dan upacara kemerdekaan kali ini telah menjadi refleksi dari nilai-nilai tersebut yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia.

Protes MUI Soal Larangan Jilbab di Paskibraka: ‘Tidak Pancasilais!

Jakarta – Polemik mengenai dugaan pelarangan penggunaan jilbab bagi petugas Paskibraka perempuan Muslim dalam peringatan Kemerdekaan Republik Indonesia ke-79 tahun ini kian memanas. Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah, Cholil Nafis, menyuarakan protes keras terhadap kebijakan yang dianggapnya bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila.

“Ini tidak Pancasilais. Sila Ketuhanan yang Maha Esa menjamin hak setiap warga negara untuk melaksanakan ajaran agama mereka,” tegas Cholil Nafis dalam pernyataannya yang diunggah di laman resmi MUI.

Jika dugaan larangan ini terbukti benar, Cholil mendesak agar kebijakan tersebut segera dicabut. Ia bahkan mengimbau agar peserta Paskibraka perempuan Muslim yang merasa terpaksa membuka jilbabnya lebih baik meninggalkan tugas mereka.

“Kalau dipaksa buka jilbab, pulang saja,” ujar Cholil dengan nada geram.

Isu ini mencuat setelah sejumlah foto di media sosial memperlihatkan deretan Paskibraka perempuan tahun 2024 tanpa satu pun yang mengenakan hijab. Kejadian ini pun langsung mengundang reaksi luas dari berbagai kalangan, terutama warganet yang mempertanyakan apakah kebijakan tersebut memang diterapkan.

Berita dugaan pelarangan jilbab di kalangan Paskibraka menjadi viral di dunia maya. Di platform seperti Twitter dan Instagram, warganet merespons foto-foto yang tersebar dengan beragam komentar. Ada yang mengkritik keras kebijakan tersebut, sementara yang lain mempertanyakan mengapa di era modern ini masih ada larangan yang membatasi kebebasan beragama.

“Di mana hak kebebasan beragama? Ini bertentangan dengan dasar negara kita yang beragam,” tulis seorang pengguna Twitter dalam tanggapannya.

Kebijakan seragam di acara kenegaraan seperti upacara kemerdekaan biasanya diterapkan untuk menciptakan keseragaman. Namun, jika benar ada larangan penggunaan jilbab, maka timbul pertanyaan mengenai seberapa jauh negara harus menerapkan aturan seragam, terutama ketika itu bersinggungan dengan hak individu untuk menjalankan keyakinan agamanya.

Para tokoh agama dan masyarakat sipil menyerukan agar pemerintah meninjau ulang kebijakan ini dan mengingatkan bahwa Indonesia adalah negara yang dibangun di atas fondasi kebebasan beragama dan keragaman budaya.

Hingga kini, pemerintah belum memberikan tanggapan resmi terkait protes dari MUI dan keresahan publik. Banyak pihak menunggu klarifikasi lebih lanjut, apakah benar ada aturan yang membatasi penggunaan jilbab bagi Paskibraka, ataukah ini hanya sebuah miskomunikasi yang mencuat ke permukaan.

Bagaimanapun, polemik ini telah memicu diskusi penting tentang bagaimana negara harus menyeimbangkan antara aturan seragam dengan hak asasi individu, terutama dalam hal kebebasan beragama yang dilindungi oleh konstitusi.

Kapustanas: Indonesia Harus Mengambil Alih Kepemimpinan Dunia

Jakarta – Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional (Pustanas) Universitas Nasional, Iskandarsyah Siregar, mengatakan bahwa sudah selayaknya bangsa Indonesia memahami dan menyikapi segala fenomena belakangan ini dengan cermat dan tepat. Hal ini agar bangsa Indonesia tidak lengah dan selalu siap akan segala kemungkinan yang terjadi menyusul dampak dari segala kejadian yang terjadi di berbagai belahan dunia saat ini.

“Tewasnya pemimpin Hamas Ismail Haniyeh yang sampai hari ini tidak disinggung oleh pihak Zionis, mundurnya calon presiden Amerika serikat Biden, ancaman balas dendam Iran terhadap Zionis yang disampaikan oleh pemimpin tertingginya Ali Khamenei, dan tidak munculnya Penguasa Arab Saudi Raja Salman bin Abdul Aziz di publik belakangan ini, bukanlah hal yang biasa-biasa saja. Masih banyak fenomena tidak biasa lain yang terjadi belakangan. Semua fenomena ini tidak boleh dianggap common variable dan dibiarkan berlalu begitu saja tanpa kajian dan penyikapan yang saksama”, ujar Iskandarsyah Siregar dalam diskusi Ketahanan Nasional di Universitas Nasional Senin, 5 Agustus 2024.

Ia juga menyampaikan bahwa hal ini harus disikapi Indonesia dengan tepat, karena saat ini Indonesia telah menjadi bagian penting dalam dinamikan peradaban dunia. “Disadari atau tidak, saat ini Indonesia adalah center of gravity. Indonesia saat ini menjadi sorotan dan kiblat dunia yang tiap langkah dan gerak-geriknya memberi pengaruh signifikan terhadap negara-negara lain. Kita tidak boleh terlalu lugu dan naif dalam berperan di dunia internasional saat ini”, lanjut Iskandarsyah.

Iskandarsyah yang juga merupakan pakar Linguistik dan Fenomenologi ini mengatakan bahwa presiden Joko Widodo dan presiden terpilih Prabowo Subianto harus mengambil langkah-langkah strategis dalam berperan di dunia internasional saat ini. Dia berharap kedua tokoh ini dapat mereposisi Indonesia di dalam kasta pergaulan internasional ke depannya. “Saya melihat Menhan Prabowo Subianto, yang mungkin juga dalam kapasitas sebagai presiden Indonesia berikutnya, banyak berkeliling dunia menemui kepala-kepala negara dan lembaga-lembaga dunia belakangan ini. Saya juga menganggap bahwa pilihan pihak-pihak yang ditemui oleh beliau kelihatannya tepat. Dunia sudah berubah saat ini. Kita akan melihat sebentar lagi, ada negara adikuasa yang tumbang karena konflik internal dan terlalu sibuk mengurusi negara lain. Kita juga akan melihat ada negara dunia ketiga yang akan tiba-tiba menunjukkan tajinya dengan bermodalkan kekuatan ideologinya. Kita juga akan melihat terbentuknya koalisi baru secara resmi yang terdiri dari beberapa negara-negara dengan kekuatan milter dan ekonomi 10 besar dunia. Ini akan menciptakan situasi dan kondisi baru yang mungkin terasa aneh bagi kebanyakan orang. Apapun itu, Indonesia harus mengambil alih kepemipinan dunia suatu saat nanti. Kita sanggup. Dan kelihatannya Tuhan menginginkan demikian”, pungkas Iskandarsyah Siregar.

Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Nasional, Iskandarsyah Siregar, menekankan pentingnya Indonesia untuk memahami dan merespons berbagai fenomena global yang sedang terjadi dengan cermat. Ia menyebut beberapa peristiwa signifikan, seperti tewasnya pemimpin Hamas, mundurnya calon presiden AS Joe Biden, dan ancaman Iran terhadap Zionis, sebagai tanda perubahan besar yang membutuhkan perhatian serius. Iskandarsyah juga menyoroti peran Indonesia yang semakin penting di kancah internasional, mengingatkan bahwa Indonesia tidak boleh naif dalam menjalankan peran globalnya. Ia berharap bahwa Presiden Joko Widodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto dapat mengambil langkah strategis untuk menempatkan Indonesia di posisi yang lebih tinggi dalam percaturan internasional, karena perubahan besar dalam tatanan global diperkirakan akan segera terjadi (Editor).

Ketahanan siber Indonesia diretas hingga meminta tebusan Rp 131 Milyar

Jakarta – dilansir dari tempo.co baru baru ini pertahanan siber dan sandi negara dikejutkan dengan peretasan data PDN negara Indonesia.

Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi mengalami gangguan sejak 20 Juni lalu. Gangguan itu mengakibatkan layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berfungsi. Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah mengalami gangguan, sehingga pemerintah daerah memperpanjang waktu pendaftaran.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, mengatakan gangguan yang terjadi pada sistem imigrasi disebabkan Pusat Data Nasional yang bermasalah. “Yang bermasalah PDN, Pusat Data Nasional, yang dikelola Kominfo,” kata Silmy, Kamis, 20 Juni 2024.

Menurut Hinsa Siburian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), server PDN terkena serangan ransomware yang mengakibatkan data penting terkunci dan tidak dapat diakses.“Insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk Ransomware dengan nama Brain Cipher Ransomware,” katanya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024.

Hinsa mengatakan pihaknya dapat mengetahui jenis ransomware itu setelah tim forensik BSSN melihat sejumlah sampel data. “Tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat kajian yang lain,” kata beliau.

“Segara kami sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain dan sekaligus sebagai lesson learn untuk kita untuk mitigasi kemungkinan bisa terjadi,”

Lanjutnya. Pelaku peretasan PDN meminta uang sebanyak USD 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar dalam kurs Rp 16.399 kepada pemerintah Indonesia. Peretas menyatakan uang itu sebagai tebusan terhadap 210 data yang akan dikembalikan.

“Memang di web itu kami ada jalan ke sana. Biar kami ikuti mereka minta tebusan ada USD 8 juta,” kata Direktur Network dan IT Solution Telkom Sigma, Herlan Wijanarko di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2023.

Wakil Menteri Komunikasi, Nezar Patria, mengatakan kemungkinan pelaku berasal dari luar negeri. Nezar belum memastikan apakah pemerintah akan mengikuti permintaan pembayaran USD 8 juta tersebut.
“Belum. Kami lagi konsentrasi untuk mengisolasi data-data yang terdapat,” ucap beliau.

Nezar mengatakan untuk saat ini belum ada ancaman soal penghapusan data. “Ini cuma sejumlah data di-enkripsi. Jadi, kami enggak bisa masuk ke sana,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan penyelesaian dan pemulihan PDN Sementara itu dapat dilakukan secepatnya. “Jadi, ini yang diserang adalah kepentingan nasional kita. Jadi, tolong bantuannya,” katanya. Ia berharap pembobolan ini tidak menular ke website lainnya.

Pakar digital Anthony Leong menyesalkan adanya gangguan yang terjadi pada sistem PDN tersebut. Beliau menyebut gangguan ini merupakan sebuah krisis besar yang berdampak luas hingga beberapa layanan terganggu, termasuk keimigrasian.
“Ini masalah besar dan seharusnya bisa diantisipasi. Apakah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menaungi PDN sudah memiliki manajemen krisis untuk memitigasi masalah PDN?” kata Anthony dalam keterangan tertulis pada Senin, 25 Juni 2024.
Anthony menyebut Kemenkominfo harus menjelaskan duduk persoalan dari masalah ini. Beliau menyebut persoalan ini mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Karena mempertaruhkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” ucap Beliau.

Direktur PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) itu menekankan pentingnya transparansi dari pihak Kemenkominfo dalam menangani masalah ini. Ia juga mendesak secepatnya ada penjelasan kepada publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Beliau menilai ketidakjelasan ini hanya akan memperburuk situasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Pengelola PDN maupun para pengguna seperti kementerian dan lembaga lainnya seharusnya memiliki manajemen risiko yang baik, sehingga mitigasi bisa langsung berjalan begitu ada gangguan. Ini sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi karena dampaknya langsung dirasakan publik, salah satunya pada layanan imigrasi,” ucap Anthony.

Konflik Agraria di Banyuwangi: Penangkapan Petani dan Dampaknya pada Ketahanan Pangan.

Petani menunjukan padi hasil panennya di kampung Kilasah, Kasemen, Serang, Banten, Sabtu (1/2). Data BPS mencatat target produksi padi Provinsi Banten tahun 2013 sebesar 7.450.000 ton Gabah Kering Giling (GKG) tidak tercapai dan hingga akhir Desember 2013 baru mencapai 6.412.975 ton GKG akibat banyaknya sawah yang terendam banjir hingga mengalami gagal panen. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/Koz/NZ/14.

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh BBC.com Banyuwangi, 13 Juni 2024 – Seorang petani di Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bernama Muhriyono, ditangkap oleh polisi pada Minggu (09/06) di tengah konflik agraria yang sedang berlangsung antara warga desa dan perusahaan perkebunan, PT Bumisari Maju Sukses. Penangkapan ini menambah daftar panjang kasus “kriminalisasi” terhadap warga yang mempertahankan hak atas tanah mereka, menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Konflik antara warga dan PT Bumisari Maju Sukses telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan warga desa berusaha mempertahankan lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Walhi menyatakan bahwa kasus Muhriyono menggambarkan pola berulang dalam konflik agraria lainnya di Indonesia. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), sebanyak 2.442 orang telah dikriminalisasi sepanjang dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, Polresta Banyuwangi membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa kasus Muhriyono, yang diduga terlibat dalam pengeroyokan petugas keamanan PT Bumisari, merupakan “kasus pidana umum” dan bukan terkait dengan sengketa tanah atau perjuangan hidup warga.

Selain berdampak pada hubungan antara warga dan perusahaan perkebunan, konflik agraria ini juga memiliki implikasi serius terhadap ketahanan pangan lokal. Penangkapan Muhriyono dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh konflik ini mengancam stabilitas pangan di daerah tersebut. Para petani yang tergantung pada lahan pertanian menghadapi kesulitan dalam mengakses lahan mereka, yang berdampak negatif pada produksi pangan lokal dan meningkatkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Kriminalisasi terhadap petani menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian, mengganggu aktivitas pertanian sehari-hari. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak petani dan penyelesaian konflik agraria menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa para petani dapat mengelola lahan mereka dengan aman dan produktif.

Pemerintah dan pihak terkait perlu mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa konflik ini tidak hanya diselesaikan secara legal tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penyelesaian yang bijak dan berkeadilan dapat menjadi kunci untuk memastikan bahwa daerah tersebut tetap produktif dan berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan nasional.

Konflik agraria di Banyuwangi bukan hanya persoalan legalitas dan hak atas tanah, tetapi juga menyangkut masa depan ketahanan pangan dan kesejahteraan komunitas petani di daerah tersebut. Dengan demikian, pendekatan holistik dan inklusif sangat dibutuhkan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

Facebook
WhatsApp
X
Telegram

Pabrik Pupuk di Fakfak, Papua Barat: Membangun Ketahanan Pangan Nasional dengan Berbagai Tantangan

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh ekonomi.republika.co.id mengenai pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul.

Pada Senin, 19 Maret 2024, Rahmad Pribadi, Direktur Utama Pupuk Indonesia, mengungkapkan visi strategis perusahaan dalam membangun pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat. Dalam acara Buka Puasa Bersama Media di Jakarta, Rahmad menyoroti pentingnya proyek ini sebagai langkah signifikan menuju swasembada pangan di Indonesia Timur, sebuah kawasan yang selama ini sering kali terpinggirkan dalam perencanaan ketahanan pangan nasional.

Pabrik pupuk ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian di Papua Barat tetapi juga mengubah paradigma ketahanan pangan di wilayah Indonesia Timur secara keseluruhan. Dengan adanya produksi pupuk lokal, kebutuhan akan pupuk di daerah terpencil dapat dipenuhi secara lebih efisien, memungkinkan petani setempat untuk meningkatkan hasil panen mereka serta memperkuat keamanan pangan lokal.

Namun, meskipun membawa berbagai manfaat ekonomi dan sosial, pembangunan pabrik pupuk ini juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pembangunan infrastruktur di daerah yang masih hijau seperti Fakfak. Deforestasi, pencemaran air, dan perubahan ekosistem lokal menjadi isu kritis yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dan pengelola proyek. Langkah-langkah mitigasi yang efektif perlu diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Selain itu, pembangunan pabrik pupuk juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang signifikan di wilayah tersebut. Infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan jaringan transportasi lokal akan ditingkatkan, yang berpotensi meningkatkan konektivitas dan perekonomian regional secara keseluruhan. Industri-industri pendukung seperti penghasil gas nitrogen juga diharapkan dapat berkembang pesat, memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, pembangunan pabrik pupuk di Fakfak tidak hanya sekadar proyek infrastruktur baru, tetapi juga sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sambil tetap memperhatikan keseimbangan dengan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul. Pemantauan ketat dan komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan proyek ini menuju masa depan yang lebih berkelanjutan bagi Indonesia Timur.

Facebook
WhatsApp
X
Telegram

Solusi Komprehensif untuk Masalah Papua: Dialog dan Transparansi Menuju Perdamaian Berkelanjutan

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh lemhannas.go.id mengenai upaya untuk menemukan solusi bagi masalah Papua melalui dialog terbuka dan kebijakan yang transparan, dengan fokus membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Papua untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Pada Kamis, 22 April lalu, Lembaga Ketahanan Nasional RI kembali menggelar Diskusi Kelompok Terarah untuk menjelajahi “Mencari Solusi Komprehensif bagi Penyelesaian Masalah Papua”. Diskusi ini merupakan lanjutan dari serangkaian upaya untuk mengumpulkan data dan informasi penting dari lokus di Provinsi Papua, dengan tujuan mendukung penyusunan naskah kajian jangka panjang.

Masalah Papua tidak hanya menjadi perbincangan hangat di tingkat nasional, tetapi juga mendapat perhatian global yang signifikan. Salah satu langkah utama yang ditekankan dalam diskusi ini adalah penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua. Undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sambil mengatasi berbagai tantangan, termasuk kelompok yang mendukung pemisahan Papua dari Indonesia.

Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya meredakan ketegangan di Papua. Isu kepercayaan menjadi salah satu tantangan utama yang harus diatasi. Masyarakat Papua merasa bahwa janji-janji dari pemerintah pusat sering kali tidak terealisasi dengan baik, terutama terkait implementasi UU Otonomi Khusus.

Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., menegaskan pentingnya peran lembaganya dalam memberikan masukan strategis kepada Presiden RI. Melalui program kajian jangka panjang tahun 2021, Lemhannas berkomitmen untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan solusi konkret bagi Papua.

Diskusi ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti anggota DPD RI, perwakilan Kementerian Luar Negeri, tokoh akademisi, dan ahli strategi pertahanan. Dengan melibatkan berbagai perspektif ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan bagi Papua.

Untuk menghadapi tantangan ini secara efektif, diperlukan upaya untuk membangun kembali kepercayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua. Langkah-langkah transparan dan partisipatif harus didorong lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi masalah Papua, penting untuk terus meningkatkan dialog, memperkuat pendidikan integrasi nasional, dan menggali potensi lokal untuk pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, Papua dapat menjadi bagian yang kuat dan harmonis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalani masa depan yang lebih cerah bagi semua warga Papua.

Revolusi Ketahanan Nasional : Geo Cybernetic Sebagai Inovasi

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh KOMPAS.COM mengenai Lemhannas RI yang mengusung konsep baru Geo Cybernetic untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman di era digital.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-59 dengan sebuah acara yang mengangkat tema “Reaktualisasi Ketahanan Nasional”. Acara yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024 tersebut menjadi momen penting karena Lemhannas tidak hanya merayakan pencapaian masa lalu, tetapi juga memandang ke depan dengan memperkenalkan konsep baru yang mereka sebut sebagai Geo Cybernetic.

Konsep Geo Cybernetic yang diperkenalkan oleh Lemhannas mengemuka sebagai respons terhadap perkembangan tatanan ruang baru dalam era digital, yaitu ruang siber atau cyberspace. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen Pol RZ Panca Putra S, Geo Cybernetic menyoroti peran krusial informasi dalam pengambilan keputusan strategis dan manajemen krisis di era yang semakin terkoneksi ini.

Di tengah era teknologi informasi yang semakin maju, tantangan yang dihadapi tidak lagi terbatas pada ranah fisik, melainkan juga meluas ke dunia digital. Cyber warfare, menurut Panca, menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas sosial, perdamaian, dan hubungan antarnegara. Oleh karena itu, memperkuat ketahanan nasional bukan sekadar keharusan, tetapi suatu kebijakan strategis yang harus dilakukan untuk menghadapi ancaman global yang semakin kompleks.

Lemhannas, sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan ketahanan nasional, tidak hanya memperkenalkan Geo Cybernetic sebagai konsep baru. Mereka juga aktif dalam membangun kerangka keilmuan yang mencakup berbagai aspek penting seperti geopolitik, geostrategi, kewaspadaan nasional, dan kepemimpinan nasional. Kerjasama dengan berbagai stakeholder dan perguruan tinggi menjadi bagian integral dalam mengembangkan rumusan body of knowledge ini.

Upaya untuk menguatkan konsensus dasar negara dan meningkatkan kewaspadaan nasional merupakan bagian dari komitmen Lemhannas dalam mendukung visi Indonesia emas 2045. Dengan menghadapi perkembangan geopolitik global yang dinamis, Lemhannas berperan sebagai sumber pengetahuan dan rujukan bagi para pemimpin masa depan. Mereka diberdayakan untuk menjadi pemimpin yang mampu menghadapi tantangan zaman secara komprehensif, integral, dan berkeadilan untuk kepentingan NKRI.

Dalam konteks ini, konsep Geo Cybernetic bukan hanya menjadi sebuah inovasi dalam bidang ketahanan nasional, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Mendorong reaktualisasi ketahanan nasional dengan memanfaatkan potensi ruang siber bukan hanya untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing di tingkat global.

Transformasi BP Tapera: Mengembalikan Rp4,2 Triliun untuk PNS Pensiunan dengan Inovasi dan Tantangan

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh tapera.go.id mengenai BP Tapera yang telah sukses mengembalikan Tabungan Perumahan Rakyat dengan total Rp4,2 Triliun kepada 956.799 PNS pensiunan dan ahli warisnya, serta upaya mengatasi tantangan dalam pengelolaan dan validasi data peserta untuk meningkatkan efisiensi layanan.

Jakarta, 4 Juni 2024 – BP Tapera telah mengambil langkah signifikan dalam menunaikan hak-hak peserta dengan mengembalikan Tabungan Perumahan Rakyat kepada 956.799 orang PNS pensiun atau ahli warisnya. Sejak beroperasi hingga tahun 2024, total dana yang telah dikembalikan mencapai Rp4,2 Triliun.

Pada tahun 2021, sempat muncul pemberitaan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang 124.960 pensiunan yang belum menerima dana Tapera sebesar Rp567,5 Miliar. Menanggapi hal ini, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. “Seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dan dilaporkan kepada BPK serta telah dinyatakan selesai oleh BPK,” ujarnya.

Sesuai dengan UU No.4/2016, BP Tapera berkomitmen untuk mengembalikan Tabungan Perumahan Rakyat (pokok tabungan dan hasil pemupukannya) kepada peserta paling lama tiga bulan setelah berakhirnya kepesertaan. Proses pengembalian ini dilakukan melalui Bank Kustodian ke rekening peserta. Namun, dalam praktiknya, BP Tapera menghadapi tantangan terkait pengkinian data oleh peserta dan pemberi kerja.

Untuk mengatasi tantangan ini, BP Tapera terus melakukan perbaikan sistem dan tata kelola. Langkah-langkah perbaikan tersebut antara lain meliputi integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Dukcapil, integrasi Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta validasi nomor rekening yang terintegrasi dengan perbankan.

Selain itu, BP Tapera aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal sosial media, mengedukasi serta mendorong pemberi kerja dan peserta untuk melakukan pengkinian data. Heru Pudyo Nugroho menghimbau seluruh peserta Tapera untuk melakukan pengkinian data melalui Portal Kepesertaan. “Kepada ahli waris yang belum menerima pengembalian tabungan, dapat segera menghubungi kanal informasi resmi BP Tapera,” tambahnya, menekankan pentingnya langkah ini agar pengembalian tabungan dapat dilakukan tepat waktu.

Keberhasilan BP Tapera dalam mengembalikan tabungan kepada peserta merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan. Meskipun telah banyak yang dicapai, tantangan dalam pengelolaan dan pengkinian data tetap menjadi fokus utama untuk perbaikan ke depan. Dengan kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari peserta, BP Tapera optimis dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memastikan hak-hak peserta terpenuhi tepat waktu.

Category Artikel