pustanas, Pengarang di Pusat Studi Ketahanan Nasional

Revolusi Ketahanan Nasional : Geo Cybernetic Sebagai Inovasi

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh KOMPAS.COM mengenai Lemhannas RI yang mengusung konsep baru Geo Cybernetic untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman di era digital.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-59 dengan sebuah acara yang mengangkat tema “Reaktualisasi Ketahanan Nasional”. Acara yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024 tersebut menjadi momen penting karena Lemhannas tidak hanya merayakan pencapaian masa lalu, tetapi juga memandang ke depan dengan memperkenalkan konsep baru yang mereka sebut sebagai Geo Cybernetic.

Konsep Geo Cybernetic yang diperkenalkan oleh Lemhannas mengemuka sebagai respons terhadap perkembangan tatanan ruang baru dalam era digital, yaitu ruang siber atau cyberspace. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen Pol RZ Panca Putra S, Geo Cybernetic menyoroti peran krusial informasi dalam pengambilan keputusan strategis dan manajemen krisis di era yang semakin terkoneksi ini.

Di tengah era teknologi informasi yang semakin maju, tantangan yang dihadapi tidak lagi terbatas pada ranah fisik, melainkan juga meluas ke dunia digital. Cyber warfare, menurut Panca, menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas sosial, perdamaian, dan hubungan antarnegara. Oleh karena itu, memperkuat ketahanan nasional bukan sekadar keharusan, tetapi suatu kebijakan strategis yang harus dilakukan untuk menghadapi ancaman global yang semakin kompleks.

Lemhannas, sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan ketahanan nasional, tidak hanya memperkenalkan Geo Cybernetic sebagai konsep baru. Mereka juga aktif dalam membangun kerangka keilmuan yang mencakup berbagai aspek penting seperti geopolitik, geostrategi, kewaspadaan nasional, dan kepemimpinan nasional. Kerjasama dengan berbagai stakeholder dan perguruan tinggi menjadi bagian integral dalam mengembangkan rumusan body of knowledge ini.

Upaya untuk menguatkan konsensus dasar negara dan meningkatkan kewaspadaan nasional merupakan bagian dari komitmen Lemhannas dalam mendukung visi Indonesia emas 2045. Dengan menghadapi perkembangan geopolitik global yang dinamis, Lemhannas berperan sebagai sumber pengetahuan dan rujukan bagi para pemimpin masa depan. Mereka diberdayakan untuk menjadi pemimpin yang mampu menghadapi tantangan zaman secara komprehensif, integral, dan berkeadilan untuk kepentingan NKRI.

Dalam konteks ini, konsep Geo Cybernetic bukan hanya menjadi sebuah inovasi dalam bidang ketahanan nasional, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Mendorong reaktualisasi ketahanan nasional dengan memanfaatkan potensi ruang siber bukan hanya untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing di tingkat global.

Transformasi BP Tapera: Mengembalikan Rp4,2 Triliun untuk PNS Pensiunan dengan Inovasi dan Tantangan

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh tapera.go.id mengenai BP Tapera yang telah sukses mengembalikan Tabungan Perumahan Rakyat dengan total Rp4,2 Triliun kepada 956.799 PNS pensiunan dan ahli warisnya, serta upaya mengatasi tantangan dalam pengelolaan dan validasi data peserta untuk meningkatkan efisiensi layanan.

Jakarta, 4 Juni 2024 – BP Tapera telah mengambil langkah signifikan dalam menunaikan hak-hak peserta dengan mengembalikan Tabungan Perumahan Rakyat kepada 956.799 orang PNS pensiun atau ahli warisnya. Sejak beroperasi hingga tahun 2024, total dana yang telah dikembalikan mencapai Rp4,2 Triliun.

Pada tahun 2021, sempat muncul pemberitaan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang 124.960 pensiunan yang belum menerima dana Tapera sebesar Rp567,5 Miliar. Menanggapi hal ini, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. “Seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dan dilaporkan kepada BPK serta telah dinyatakan selesai oleh BPK,” ujarnya.

Sesuai dengan UU No.4/2016, BP Tapera berkomitmen untuk mengembalikan Tabungan Perumahan Rakyat (pokok tabungan dan hasil pemupukannya) kepada peserta paling lama tiga bulan setelah berakhirnya kepesertaan. Proses pengembalian ini dilakukan melalui Bank Kustodian ke rekening peserta. Namun, dalam praktiknya, BP Tapera menghadapi tantangan terkait pengkinian data oleh peserta dan pemberi kerja.

Untuk mengatasi tantangan ini, BP Tapera terus melakukan perbaikan sistem dan tata kelola. Langkah-langkah perbaikan tersebut antara lain meliputi integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Dukcapil, integrasi Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta validasi nomor rekening yang terintegrasi dengan perbankan.

Selain itu, BP Tapera aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal sosial media, mengedukasi serta mendorong pemberi kerja dan peserta untuk melakukan pengkinian data. Heru Pudyo Nugroho menghimbau seluruh peserta Tapera untuk melakukan pengkinian data melalui Portal Kepesertaan. “Kepada ahli waris yang belum menerima pengembalian tabungan, dapat segera menghubungi kanal informasi resmi BP Tapera,” tambahnya, menekankan pentingnya langkah ini agar pengembalian tabungan dapat dilakukan tepat waktu.

Keberhasilan BP Tapera dalam mengembalikan tabungan kepada peserta merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan. Meskipun telah banyak yang dicapai, tantangan dalam pengelolaan dan pengkinian data tetap menjadi fokus utama untuk perbaikan ke depan. Dengan kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari peserta, BP Tapera optimis dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memastikan hak-hak peserta terpenuhi tepat waktu.

Pemerintah Meningkatkan Akuntabilitas Tapera dengan Peraturan Baru: Apa yang Berubah?

Pemerintah Tingkatkan Akuntabilitas Tapera dengan Peraturan Baru: Apa yang Berubah?

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh tapera.go.id mengenai Pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pada 27 Mei 2024, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Aturan baru ini, yang mulai berlaku pada 20 Mei 2024, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyambut baik perubahan ini. Menurutnya, regulasi baru tersebut adalah penyempurnaan dari aturan sebelumnya yang diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana Tapera. “Dana yang disimpan oleh peserta hanya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan akan dikembalikan beserta hasil pemupukannya setelah masa kepesertaan berakhir,” jelas Heru.

Salah satu perubahan signifikan dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 adalah pemisahan sumber dana antara dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan dana Tapera. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta mempermudah pengawasan oleh pihak terkait. Dengan pemisahan ini, peserta Tapera dapat merasa lebih yakin bahwa dana mereka dikelola dengan baik sesuai tujuan awal Tapera.

BP Tapera, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2016, memiliki tujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang bagi pembiayaan perumahan. Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan ini, masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan Tapera, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Semua ini ditawarkan dengan tenor hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.

Dalam menjalankan tugasnya, BP Tapera selalu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Heru menegaskan bahwa BP Tapera akan terus berpegang pada prinsip-prinsip ini dan diawasi langsung oleh Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan, serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan diberlakukannya PP Nomor 21 Tahun 2024, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Tapera, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan solusi perumahan yang layak dan terjangkau, serta memastikan bahwa dana masyarakat dikelola dengan baik dan transparan.

Mengapa Ketahanan Sosial Budaya Indonesia Masih Lemah? Ini Penjelasan Lemhannas

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh gatra.com mengenai Lemhannas RI menyoroti pentingnya memperkuat aspek sosial budaya yang mendapat skor terendah dalam Indeks Ketahanan Nasional November 2023, dengan total skor 2,89, untuk meningkatkan ketahanan nasional Indonesia secara keseluruhan.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) baru saja merilis hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional untuk November 2023. Hasil ini menunjukkan skor 2,89, yang masuk dalam kategori “cukup tangguh”. Pengumuman ini disampaikan oleh Plt. Gubernur Lemhannas, Maman Firmansyah, pada acara Pernyataan Akhir Tahun 2023 di Jakarta pada Kamis, 21 Desember.

Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional ini mencakup delapan aspek penting: geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dari delapan aspek tersebut, sosial budaya mendapatkan nilai terendah dengan skor 2,54, yang dikategorikan sebagai “kurang tangguh”. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Lemhannas dan Pemerintah Indonesia.

Aspek sosial budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan nasional. Ketahanan budaya tidak hanya tentang melestarikan tradisi dan nilai-nilai, tetapi juga tentang kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Lemahnya ketahanan sosial budaya bisa berdampak pada aspek lain seperti ideologi dan keamanan. Oleh karena itu, penguatan sosial budaya menjadi sangat mendesak.

Maman Firmansyah menekankan pentingnya beberapa langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan di bidang sosial budaya:

Pembenahan Regulasi : Regulasi yang mendukung penguatan budaya lokal dan nasional perlu diperbarui dan ditegakkan dengan lebih tegas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa budaya kita tetap hidup dan berkembang.
Evaluasi Pendidikan : Sistem pendidikan harus berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan sosial kepada generasi muda. Pendidikan yang baik akan membentuk karakter bangsa yang kuat.
Partisipasi Masyarakat : Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung sosial budaya, seperti festival budaya, pelatihan kesenian, dan kegiatan komunitas lainnya. Partisipasi aktif ini akan meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap budaya sendiri.

Sepanjang tahun 2023, Lemhannas telah menghasilkan 108 kajian, meningkat 129% dari tahun sebelumnya yang hanya 46 kajian. Kajian-kajian ini berfokus pada isu-isu strategis seperti penguatan demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau dan biru, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara

Namun, untuk mencapai ketahanan nasional yang lebih kuat, perhatian lebih perlu diberikan pada aspek sosial budaya. Penguatan sosial budaya tidak hanya akan meningkatkan skor indeks ketahanan nasional, tetapi juga membentuk fondasi yang lebih kokoh dalam menghadapi tantangan global. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersatu dalam memperkuat jati diri bangsa melalui upaya nyata di bidang sosial budaya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasionalnya, menjadikannya lebih tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan di masa depan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini, memastikan bahwa setiap aspek kehidupan berkontribusi pada ketahanan nasional yang lebih baik.

Lonjakan Serangan Siber Ancam Infrastruktur Vital Indonesia

Jakarta, 4 Juni 2024 – Indonesia menghadapi lonjakan signifikan dalam serangan siber yang mengancam infrastruktur vital, data sensitif, dan stabilitas ekonomi. Menurut laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lebih dari 361 juta anomali lalu lintas atau serangan siber terjadi sepanjang tahun 2023. Sektor-sektor kritis seperti pemerintahan, transportasi, kesehatan, dan energi menjadi sasaran utama.

Tahun 2024 ini diperkirakan akan menyaksikan serangan siber yang semakin kompleks, dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan enkripsi yang lebih kuat. Ransomware dan Advanced Persistent Threats (APT) menjadi ancaman utama. Ransomware menghalangi akses ke sistem komputer hingga tebusan dibayarkan, sementara APT bertujuan untuk spionase dan pencurian data sensitif dari sektor-sektor strategis.

Kerugian ekonomi akibat serangan siber mencapai proporsi yang sangat besar. Indonesia mencatat kerugian finansial tertinggi di Asia, mencapai total 34 miliar dolar AS. Lonjakan insiden serangan siber selama pandemi Covid-19 juga berkontribusi pada besarnya kerugian ini, seiring dengan meningkatnya aktivitas daring.

Pemerintah Indonesia dan sektor swasta telah meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pendidikan keamanan siber untuk menghadapi ancaman ini. Pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung keamanan digital juga terus diupayakan. Kerjasama internasional menjadi kunci dalam menghadapi ancaman global ini, dengan berbagi informasi dan pengalaman dengan negara-negara lain.

Menurut Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, serangan siber pada tahun ini kemungkinan lebih canggih dan sulit dihindari. “Perkembangan serangan ransomware dengan teknik dan taktik yang lebih canggih, termasuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan enkripsi yang lebih kuat, menjadi tantangan utama,” ujarnya.

Bersama-sama, berbagai pihak di Indonesia bekerja untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang lebih kuat. Integrasi inovasi dan teknologi terbaru dalam praktik keamanan siber menjadi landasan penting. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang mutakhir dan insentif untuk investasi di bidang ini sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan industri keamanan siber.

Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan kerjasama internasional, Indonesia berharap dapat membangun fondasi yang kokoh untuk keamanan digital, melindungi data sensitif, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era digital ini.

Pemerintah Didukung Ambil Langkah Tegas Hadapi Separatis di Papua

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh detikNews.com mengenai desakan Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, agar pemerintah mengambil langkah tegas dalam menangani tindakan separatis di Papua, terutama setelah insiden penembakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menewaskan seorang anggota TNI AD.

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas mempertahankan keutuhan dan ketahanan nasional dari tindakan separatis di Papua. Desakan ini muncul setelah tragedi penembakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menewaskan anggota TNI AD, Letda Inf Oktovianus Sogalrey, pada 11 April 2024 di Distrik Eladide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Syarief menekankan bahwa insiden ini merupakan tamparan bagi keutuhan wilayah negara dan meminta redefinisi kelompok kriminal bersenjata menjadi OPM. Menurutnya, diperlukan kebijakan tegas dan langkah taktis dalam menangani ancaman ini, mengingat eskalasi ancaman yang semakin tinggi.

“Semakin dibiarkan, ulah kelompok separatis Papua akan semakin menjadi-jadi,” ujar Syarief, menegaskan perlunya sinergi dalam penegakan kedaulatan dan peran TNI dalam mengatasi kelompok separatis.

Desakan Syarief Hasan mencerminkan urgensi penanganan konflik di wilayah Papua. Insiden penembakan oleh OPM menegaskan eskalasi kekerasan yang mengancam keutuhan nasional. Syarief menekankan perlunya redefinisi kelompok kriminal bersenjata menjadi OPM dan mengedepankan peran TNI.

Pendekatan ini harus diimbangi dengan dialog dan pembangunan inklusif untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat Papua. Solusi militer yang diusulkan harus disertai dengan upaya untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat setempat. Pendekatan holistik yang mencakup sinergi antara penegakan hukum dan upaya diplomatik adalah langkah tepat, tetapi pemerintah harus memastikan langkah-langkah keras tidak memperburuk situasi atau menambah korban.

Strategi Pertahanan Masa Depan: Merespons Tantangan dan Ancaman Terhadap NKRI

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh SINDONEWS.COM mengenai lima masalah bangsa yang harus dituntaskan, Indonesia saat ini dihadapkan dengan berbagai tantangan besar yang membutuhkan pendekatan strategis dan komprehensif untuk menjaga kedaulatan dan stabilitas negara.

Dalam Musyawarah Kebangsaan yang digelar di Universitas Nasional, Jakarta, Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional, Iskandarsyah Siregar, menyampaikan ada lima masalah utama yang sedang dihadapi Indonesia: liberalisme, invasi senyap kekuatan asing dalam bentuk kapitalisme, potensi konflik antaretnis dan umat beragama, lemahnya kedaulatan masyarakat, dan bergesernya pemahaman ideologi Pancasila. Untuk mengatasi masalah ini, Iskandarsyah selaku Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional merekomendasikan adanya perbaikan sistem kenegaraan dan kerja sama erat antara TNI dan berbagai elemen masyarakat seperti agamawan, ilmuwan, dan pemangku adat. Misalnya dalam memilih pimpinan negara, harus dirancang dan dijalankan sistem pemilihan yang efisien dan sejalan dengan Pancasila.

Sejalan dengan rekomendasi tersebut, strategi pertahanan Indonesia untuk 25 tahun ke depan yang dirancang oleh Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menekankan pentingnya penguatan militer dan ketahanan nasional. Pemerintah mengembangkan strategi yang mencakup pembaruan peralatan militer, peningkatan kerjasama antara militer, polisi, dan masyarakat, serta penguatan kerjasama internasional. Fokus utama juga diberikan pada teknologi militer, keamanan siber, dan penguatan intelijen untuk menghadapi berbagai ancaman seperti konflik militer, terorisme, serangan siber, dan bencana alam.

Partisipasi masyarakat juga ditekankan melalui program Bela Negara. Pendidikan dan pelatihan bagi personel militer dan sipil menjadi prioritas untuk memperkuat kapasitas pertahanan nasional. Selain itu, pembangunan ketahanan ekonomi melalui diversifikasi dan pengembangan sumber daya manusia, serta penyediaan kesejahteraan sosial yang merata diharapkan dapat memperkuat solidaritas dan kedaulatan negara.

Pendekatan yang komprehensif ini menunjukkan bahwa ketahanan nasional bukan hanya tentang kekuatan militer, tetapi juga melibatkan ketahanan sosial dan ekonomi. Integrasi antara pembaruan teknologi militer dengan partisipasi aktif masyarakat mencerminkan pemahaman bahwa semua elemen bangsa harus bekerja sama untuk menghadapi ancaman yang semakin kompleks dan dinamis..

Kunci keberhasilan dari strategi ini adalah kembali kepada nilai-nilai ideologi Pancasila. Dengan bersatu di bawah Pancasila, seluruh komponen bangsa diharapkan dapat menghadapi tantangan bersama dan melepaskan kepentingan pribadi demi menyelamatkan NKRI. Hanya dengan kerja sama yang erat dan komitmen kuat dari semua pihak, Indonesia dapat memastikan masa depan yang aman dan stabil bagi seluruh Masyarakat.

Reformasi Sistem dan Pemanfaatan Kearifan Lokal: Kunci Menuju Pembangunan Berkelanjutan Indonesia

Ahmad Said Saputra, PUSTANAS. 25/05/2024 11:30 WIB

Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional Universitas Nasional, Iskandarsyah Siregar, mengungkapkan bahwa saat ini sangat penting untuk mempertimbangkan sistem berbangsa dan bernegara yang lebih efektif dan efisien. Dalam konteks ini, ia menekankan perlunya reformasi dalam berbagai aspek, termasuk dalam proses pemilihan pimpinan nasional dan daerah. Iskandarsyah berpendapat bahwa sistem yang ada saat ini masih banyak menyisakan ruang untuk perbaikan guna memastikan bahwa semua sumber daya negara dapat dimanfaatkan dengan optimal demi kesejahteraan masyarakat.

Sebagai contoh, Iskandarsyah menyoroti biaya yang sangat tinggi yang dikeluarkan dalam setiap proses pemilu. Setiap kali pemilu diadakan, negara harus mengeluarkan ratusan triliun rupiah untuk berbagai keperluan, mulai dari logistik hingga kampanye. Iskandarsyah menggambarkan bahwa pengeluaran sebesar itu sangat besar dan dapat dialihkan untuk kebutuhan lain yang lebih mendesak. “Bayangkan jika ratusan triliun yang digunakan untuk pemilu itu dialokasikan untuk membangun sarana dan prasarana kesehatan serta menyediakan pengobatan gratis bagi masyarakat Indonesia. Manfaat yang bisa dirasakan masyarakat tentu akan jauh lebih besar,” ujar Iskandarsyah.

Selain dari sisi biaya, Iskandarsyah juga menyoroti pentingnya memanfaatkan teknologi dan kearifan lokal yang telah ada di Indonesia selama ratusan tahun. Menurutnya, bangsa ini sebenarnya memiliki berbagai teknologi tradisional dan kearifan lokal yang telah terbukti efektif dalam mengelola negeri. Teknologi dan kearifan lokal tersebut mencakup berbagai aspek kehidupan, mulai dari pertanian hingga tata kelola sosial. Jika diberdayakan dengan baik, teknologi dan kearifan lokal ini dapat memberikan solusi yang lebih sesuai dengan kondisi budaya dan sosial Indonesia.

Lebih lanjut, Iskandarsyah menekankan bahwa dengan memanfaatkan teknologi dan kearifan lokal, negara tidak hanya dapat menghemat biaya tetapi juga dapat memperkuat identitas dan kemandirian bangsa. Dalam era globalisasi ini, banyak negara sering kali terjebak dalam mengikuti model-model pembangunan dari luar yang tidak selalu sesuai dengan kondisi lokal. Padahal, dengan menggali dan mengembangkan potensi lokal, Indonesia dapat menciptakan model pembangunan yang lebih berkelanjutan dan berkeadilan. “Kita tidak harus selalu bermazhab pada bangsa atau negara lain. Malah, dengan membangkitkan kearifan bangsa sendiri, kita bisa lebih tangguh dan besar dari bangsa dan negara lain,” tambah Iskandarsyah.

Sebagai penutup, Iskandarsyah mengajak semua pihak untuk berpikir kritis dan kreatif dalam mencari solusi untuk berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini. Ia mengingatkan bahwa perubahan besar sering kali dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan secara konsisten. “Mari kita bersama-sama mencari cara yang lebih baik dalam mengelola negeri ini. Dengan semangat gotong royong dan pemanfaatan potensi lokal, saya yakin kita bisa mencapai tujuan yang kita inginkan,” pungkas Iskandarsyah.

KETAHANAN NASIONAL DALAM PENYELENGGARAAN PEMILU DI INDONESIA

Ketahanan nasional terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga stabilitas, keamanan, dan demokrasi negara. Berikut beberapa faktor yang menjadi pilar ketahanan nasional terhadap penyelenggaraan pemilu di Indonesia:

Keselamatan dan Keamanan: Kunci untuk menjaga penyelenggaraan pemilu yang lancar adalah memastikan keselamatan dan keamanan seluruh proses pemilu, termasuk para pemilih, petugas pemilu, serta fasilitas pemungutan suara. Hal ini mencakup penanganan potensi konflik, ancaman keamanan, dan upaya-upaya untuk mencegah gangguan terhadap proses pemilu.
Sistem dan Teknologi: Penggunaan teknologi dalam penyelenggaraan pemilu dapat meningkatkan efisiensi dan keamanan, seperti sistem pencatatan pemilih elektronik, mesin penghitung suara, dan sistem informasi pemilu. Namun demikian, penting juga untuk memastikan bahwa sistem tersebut aman dari serangan siber dan manipulasi.
Partisipasi dan Pendidikan Pemilih: Meningkatkan partisipasi pemilih serta memberikan pendidikan pemilih yang baik adalah aspek penting dari ketahanan nasional terhadap pemilu. Semakin banyak warga yang terlibat dalam proses demokratis, semakin kuat pula fondasi demokrasi negara tersebut.
Integritas dan Transparansi: Penting untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pemilu, mulai dari pendaftaran calon hingga penghitungan suara, dilakukan secara jujur dan transparan. Hal ini membantu mencegah terjadinya kecurangan dan membangun kepercayaan masyarakat terhadap hasil pemilu.
Kemandirian dan Kedaulatan: Suatu negara perlu memastikan bahwa penyelenggaraan pemilu dilakukan secara mandiri dan berdaulat, tanpa campur tangan dari pihak asing yang dapat mengganggu integritas pemilu.
Kerjasama dan Dialog: Kerjasama antara pemerintah, lembaga pemantau pemilu, partai politik, dan masyarakat sipil sangat penting untuk memastikan penyelenggaraan pemilu yang sukses. Dialog terbuka dan konstruktif antara semua pihak juga diperlukan untuk menyelesaikan konflik dan memperbaiki proses pemilu yang ada.

Ketahanan nasional terhadap penyelenggaraan pemilu tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga dan memperkuat demokrasi.

PUSTANAS KONSISTEN TERHADAP KEMERDEKAAN PALESTINA

Dunia pada saat ini sedang terfokus pada konflik yang terjadi di Palestina oleh Israel. Serangan Israel meningkat setelah Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menolak seruan internasional untuk “jeda kemanusiaan” dalam memberikan bantuan darurat kepada warga sipil yang kekurangan makanan, obat-obatan, air, minuman, dan bahan bakar. Ia bahkan berjanji akan melanjutkan rencananya untuk menghancurkan Hamas, meski korban di Gaza terus bertambah. Seiring dengan gempuran bertubi-tubi Israel atas Gaza, Senin (30/10/2023), situasi kemanusiaan di wilayah itu kian memburuk. Korban pun terus berjatuhan. Mengutip dari CNCB Indonesia tercatat, lebih dari 8.000 warga Palestina tewas sejak Israel menggelar serangan balasan pada 8 Oktober lalu. Sebagian korban tewas adalah anak-anak. Iskandarsyah Siregar, S.S., M.Hum, selaku Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional dalam hal ini mengutuk keras atas genosida dan terorisme yang dilakukan oleh israel kepada Palestina saat ini maka dari itu perlu segera diselesaikan dan dihentikan sesegera mungkin. Sikap ini juga sesuai dengan amanat dari Pembukaan UUD 1945 alinea 1 yang berbunyi “Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Kemudian pada alinea 4 Pembukaan UUD 1945 berbunyi “Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Dua pernyataan di atas jelas menunjukkan bahwa politik luar negeri Indonesia harus bertujuan untuk turut serta melaksanakan ketertiban dunia dan tidak mendukung penindasan negara lain. Indonesia selalu konsisten dalam terus mendukung kemerdekaan Palestina. Sebagai sebuah bangsa, Indonesia bisa merasakan rasanya dijajah, pahit dan sulitnya keadaan ketika dijajah.

All posts by pustanas