All posts by pustanas

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh detikfinance terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah menyusut dari 57,33 juta orang atau 21,45% pada 2019 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% pada 2024.

Jokowi menyoroti bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama: kelesuan ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19. “Masalah ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan fenomena global. Semua negara menghadapi tantangan yang sama akibat penurunan ekonomi dan pandemi,” jelas Jokowi di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).

Namun, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa penurunan kelas menengah juga membuka peluang bagi perubahan struktur ekonomi yang lebih inklusif. Meskipun kelompok masyarakat yang hampir mencapai kelas menengah (aspiring middle class) meningkat dari 128,85 juta orang pada 2019 menjadi 137,50 juta orang pada 2024, serta kelompok rentan miskin juga bertambah, hal ini menunjukkan adanya pergeseran yang bisa menjadi dasar bagi strategi pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Salah satu sudut pandang baru adalah perlunya fokus pada peningkatan ketahanan ekonomi dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang mendekati kelas menengah. Dengan memberikan dukungan yang tepat kepada mereka yang berpotensi untuk bergabung ke kelas menengah, pemerintah dapat mengurangi risiko penurunan lebih lanjut dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Sebagai tambahan, meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi memicu pertumbuhan lapangan kerja berkualitas tinggi, seperti sektor manufaktur dan teknologi, dapat memperkuat daya beli masyarakat. Langkah ini tidak hanya membantu memulihkan kelas menengah tetapi juga menciptakan basis ekonomi yang lebih solid di masa depan.

Secara keseluruhan, penurunan kelas menengah ini menandakan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi dan krisis ekonomi global. Fokus pada pemberdayaan dan perlindungan ekonomi untuk kelompok masyarakat yang rentan bisa menjadi kunci untuk memperbaiki ketahanan ekonomi secara keseluruhan.

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh Tempo.co terkait Kebakaran kecil yang terjadi di kafe Tour Les Jours di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta masih dalam penyelidikan. Polisi, yang saat ini menyelidiki insiden ini, telah memeriksa dua saksi terkait kejadian tersebut. Menurut Kabagops Polres Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Alvin, kebakaran dimulai dari percikan api dan gumpalan asap di atap gerai. “Api cepat dipadamkan dalam waktu kurang dari 10 menit,” ujar Alvin, Minggu, 1 September 2024.

Dwi Ananda Wicaksana, Executive General Manager Kepala Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta, menjelaskan bahwa titik api pertama kali terlihat pada atap kafe dan laporan diterima sekitar pukul 04.12 WIB. Setelah laporan diterima, pihak AP II segera mengerahkan 20 petugas Airport Rescue & Fire Fighting (ARFF) dan tim teknisi untuk menangani kebakaran. “Petugas berhasil memadamkan api dengan cepat menggunakan APAR dan hydrant, sehingga tidak menyebar ke area lain,” kata Dwi.

M. Holik Muardi, Senior Manager Branch Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta, menambahkan bahwa kebakaran terjadi di bagian atap tenant makanan di Terminal 3. Tim ARFF melakukan pemadaman dan pembersihan asap menggunakan vacuum smoke dan exhaust fan. “Tidak ada korban jiwa atau luka, dan tidak ada keluhan yang masuk terkait kejadian ini,” ujar Holik.

Video yang menunjukkan kebakaran dan upaya pemadaman oleh petugas sempat viral di media sosial, menunjukkan suasana yang penuh asap dan aktivitas petugas yang intens. Saat ini, penyelidikan masih berlanjut untuk menentukan penyebab pasti kebakaran.

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh Tempo.co Terkait Tren konsumsi kelas menengah di Indonesia yang menunjukkan penurunan yang signifikan, menurut laporan terbaru dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah terus menurun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 49,51 juta orang pada 2022. Penurunan ini menunjukkan tantangan baru bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam memperkuat daya beli kelas menengah.

BPS juga mencatat peningkatan jumlah penduduk yang tergolong dalam kelompok menuju kelas menengah, dari 136,92 juta orang pada 2023 menjadi 137,50 juta orang pada 2024. Namun, jumlah penduduk kelas atas justru mengalami penurunan dari 1,26 juta pada 2023 menjadi 1,07 juta pada 2024.

Kelompok kelas menengah di Indonesia mencakup masyarakat dengan pengeluaran berkisar antara Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 per kapita per bulan pada tahun 2024. Standar ini ditetapkan berdasarkan perhitungan Bank Dunia yang mengukur kelas menengah sebagai mereka yang memiliki pengeluaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut bahwa penurunan konsumsi kelas menengah ini sebagian besar merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Dia menekankan pentingnya pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang memperkuat daya beli kelas menengah karena kontribusi signifikan mereka terhadap perekonomian Indonesia. “Penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin, tapi juga untuk kelas menengah dan menuju kelas menengah,” ujar Amalia.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede, menambahkan bahwa sektor manufaktur merupakan salah satu kunci untuk memulihkan kelas menengah. Menurutnya, partisipasi kelas menengah di sektor ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya beli, yang pada gilirannya akan menggerakkan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan demikian, pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi tidak hanya memerlukan dukungan bagi kelompok miskin dan rentan, tetapi juga perlu memprioritaskan pemulihan daya beli dan produktivitas kelas menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi.

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh Tempo.co Terkait konflik proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang kembali memanas. Warga setempat mengambil alih pos yang didirikan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengklaim bahwa pos tersebut awalnya dibangun untuk tempat berteduh anak-anak mereka yang menunggu bus sekolah.

Masalah ini muncul karena warga merasa tidak diberi izin saat BP Batam mendirikan pos di Simpang Dapur 6 setahun lalu. Asmah, salah satu warga, mengatakan bahwa sejak pos tersebut dikuasai oleh BP Batam, anak-anak harus menunggu bus di tempat lain. “Kami membangun pos ini untuk melindungi anak-anak dari hujan dan panas,” katanya.

Setelah pos diambil alih oleh warga, BP Batam kembali datang pada malam harinya dan mendirikan pos baru di area yang sama. Warga menolak tindakan ini karena merasa area tersebut bukan milik BP Batam dan menegaskan bahwa BP Batam hanya boleh menjaga aset mereka di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di Kampung Tanjung Banun.

Ketegangan semakin meningkat ketika BP Batam datang lagi keesokan harinya dengan pengawalan TNI. Warga tetap menolak keberadaan pos tersebut dengan alasan bahwa pengamanan Pilkada bukan tanggung jawab BP Batam dan bahwa tidak ada aset BP Batam di wilayah itu.

Protes warga semakin keras dengan adanya aksi ibu-ibu yang melakukan demonstrasi buka baju untuk menolak pendirian pos baru. Mereka merasa harus melakukan ini untuk mempertahankan hak mereka atas tanah tempat tinggal mereka.

BP Batam, melalui Kepala Biro Humas, Ariastuty Sirait, menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan warga yang dianggap menghalangi pembangunan pos. BP Batam menegaskan bahwa mereka memiliki surat tugas resmi untuk berada di pos tersebut, meskipun ada penolakan dari warga.

Konflik ini menunjukkan bahwa masih ada ketegangan besar antara warga Pulau Rempang dan BP Batam mengenai hak atas tanah dan pembangunan proyek strategis ini. Masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

Jakarta – Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh tirto.id. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah menyelesaikan pemeriksaan terkait dugaan pencatutan KTP warga untuk mendukung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dharma-Kun tidak ditemukan melanggar hukum pidana pemilihan umum.

Quin Pegagan, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu DKI, menyebutkan adanya perbedaan pendapat antara Bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan. Bawaslu merasa telah menemukan bukti yang cukup terkait kasus ini, sementara kepolisian dan kejaksaan berpendapat bahwa bukti tersebut belum memadai untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. “Polisi dan kejaksaan menganggap bukti yang ada belum cukup untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan,” kata Quin di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Bawaslu DKI merekomendasikan kepada KPU DKI untuk melakukan uji forensik pada sistem Silon, mengingat banyak keluhan dari masyarakat mengenai pencatutan KTP mereka. Selain itu, masalah perlindungan data pribadi telah diserahkan kepada pihak kepolisian.

“Kami tetap merekomendasikan agar KPU melakukan uji forensik terhadap sistem Silon untuk melindungi data pribadi masyarakat,” jelas Quin. Karena tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu, Dharma-Kun masih diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. KPU DKI telah menerbitkan SK pemenuhan syarat dukungan pada 19 Agustus 2024, memungkinkan Dharma-Kun untuk mendaftar pada 27-29 Agustus 2024.

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh detiknews. Keputusan DPR RI untuk tidak melanjutkan revisi Undang-Undang Pilkada saat rapat paripurna di tengah aksi demonstrasi pada Kamis (22/8) menunjukkan sikap responsif mereka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan memilih untuk membatalkan revisi dan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR menunjukkan komitmen untuk mendengarkan suara rakyat.

Namun, apresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap langkah DPR ini juga membawa harapan lebih besar. Jokowi berharap DPR RI dapat terus konsisten dalam merespons berbagai regulasi lain yang juga penting bagi kepentingan publik, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini dianggap penting karena memiliki potensi kuat untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebagai bagian dari generasi muda dan mahasiswa, kita perlu terus mengamati dan memastikan bahwa respons seperti ini bukan hanya terjadi sekali. DPR RI diharapkan mampu menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli terhadap kebutuhan masyarakat dan siap bertindak cepat dalam berbagai situasi, terutama yang berkaitan dengan regulasi yang mendesak dan penting untuk kemajuan bangsa.

Langkah DPR dalam membatalkan revisi UU Pilkada ini bisa menjadi contoh positif yang menunjukkan bahwa mereka dapat responsif terhadap suara rakyat. Namun, masyarakat juga berharap lebih dari sekedar respons sesaat; mereka ingin melihat bahwa DPR RI konsisten dalam merespons cepat dan tepat untuk regulasi lain yang juga membutuhkan perhatian segera.

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh Radar Mojokerto. Kasus dugaan asusila di Balai Desa Seduri, Mojosari, masih dalam penyelidikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Mojokerto. Sekretaris Desa Seduri, Zulfrida Hilmi, yang juga bertindak sebagai pelapor, telah dimintai keterangan oleh polisi terkait dugaan tersebut. Kuasa hukum Hilmi, Tohadim, menyatakan bahwa laporan mereka didukung oleh surat pernyataan dua orang yang mengakui perbuatan asusila di balai desa pada 24 Juli lalu.

Tohadim menambahkan bahwa bukti dalam laporan termasuk surat pernyataan dari Su dan SM, yang mengakui perbuatan tidak senonoh di balai desa pada 24 Juli lalu. “Surat pernyataan tersebut telah diserahkan kepada petugas saat pelaporan,” jelasnya.

Setelah pemeriksaan terhadap Sekdes Seduri, penyidik berencana memanggil saksi lain untuk memperjelas kasus ini. Tohadim berharap penyidikan dapat berjalan dengan adil dan transparan. “Kami menunggu langkah berikutnya dari penyidik, termasuk kemungkinan pemanggilan saksi ahli,” tambahnya.

Pihak kepolisian akan terus memanggil saksi-saksi untuk memperjelas kasus ini, dan diharapkan proses penyidikan berjalan adil dan transparan. Menurut Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP Nova Indra Pratama, penyelidikan masih dalam tahap pendalaman.

Kasatreskrim Polres Mojokerto, AKP Nova Indra Pratama, mengonfirmasi bahwa kasus ini sedang diproses. Namun, ia menyebutkan bahwa belum ada informasi tambahan karena penyidikan masih berlangsung. “Kasus ini sudah kami tindaklanjuti dan saat ini masih dalam tahap pendalaman,” ujarnya.

Sebelumnya, warga Balai Desa Seduri melakukan protes agar kasus ini segera diproses secara hukum. Meskipun salah satu pelaku, Su, telah dipecat dari jabatannya, warga tetap merasa kecewa karena balai desa telah disalahgunakan. Sekdes Seduri melaporkan pelaku berdasarkan Pasal 281 KUHP tentang perbuatan asusila di tempat umum. Kasus ini menekankan pentingnya keterbukaan dan transparansi dalam proses hukum untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan keadilan ditegakkan bagi semua pihak.

Jakarta,— Dengan terpilihnya Prabowo Subianto sebagai Presiden, sejumlah kebijakan fiskal penting akan segera diputuskan, termasuk rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12%. Langkah ini bukan hanya soal perubahan aturan pajak, tetapi juga merupakan langkah strategis yang akan berdampak luas terhadap perekonomian nasional.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menekankan pentingnya dialog dan kerjasama erat antara kementerian dan Presiden terpilih dalam menentukan kebijakan dengan dampak besar seperti ini. Kenaikan PPN akan mempengaruhi daya beli masyarakat serta kondisi ekonomi secara keseluruhan, sehingga Prabowo diharapkan dapat mempertimbangkan hal ini dengan cermat.

Selain PPN, kebijakan tentang cukai Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK) juga akan diputuskan oleh Prabowo. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang bijaksana dalam menangani isu ekonomi yang sensitif.

Di bawah kepemimpinan Prabowo, bagaimana kebijakan fiskal ini akan dijalankan? Apakah akan ada langkah-langkah untuk meringankan dampak bagi masyarakat dan sektor-sektor tertentu? Seluruh rakyat Indonesia kini menanti keputusan pertama Prabowo sebagai pemimpin baru, yang akan menentukan arah kebijakan ekonomi negara ke depan.

Dilansir dari CNBC Indonesia.

Jakarta – Suasana demonstrasi di depan Gedung DPR pada Kamis (22/8) menjadi saksi aksi orasi mahasiswa Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) yang menyuarakan keresahan mendalam atas situasi politik di Indonesia. Dalam protes menentang Rancangan Undang-Undang Pilkada yang dirancang oleh DPR hanya dalam satu malam, mahasiswa tersebut menyampaikan orasi dengan satire, mengkritik tajam hilangnya nilai-nilai Pancasila di tengah situasi yang sarat kepentingan politik.

Di hadapan ribuan demonstran yang menolak RUU Pilkada, mahasiswa ISBI tersebut berteriak lantang, “Berita kehilangan, satu. Ketuhanan yang Maha Esa, dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab, tiga. Persatuan Indonesia, empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Ucapannya menggema di antara massa yang hadir, yang kemudian serentak mengulang orasi tersebut. Pesan yang disampaikan dengan nada satire ini dianggap sebagai simbol hilangnya esensi Pancasila dalam proses politik yang sedang berlangsung. Di saat bangsa ini seharusnya mengedepankan demokrasi dan keadilan, proses legislasi yang tergesa-gesa justru mencederai nilai-nilai luhur yang menjadi dasar negara.

RUU Pilkada yang sedang digodok oleh DPR dituduh banyak pihak sebagai langkah yang tergesa-gesa dan penuh kepentingan politik tertentu. Banyak yang meyakini bahwa rancangan undang-undang ini dibuat untuk melanggengkan Kaesang Pangarep, putra Presiden Joko Widodo, untuk maju sebagai calon gubernur di masa depan. Hal ini menambah kekecewaan publik terhadap DPR yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan elite politik daripada aspirasi rakyat.

Mahasiswa ISBI tersebut, dengan orasi yang kuat dan menggelora, menegaskan bahwa keputusan cepat seperti ini tidak hanya merusak prinsip-prinsip demokrasi, tetapi juga menunjukkan adanya ketidakadilan yang semakin menguat dalam proses politik Indonesia. Ia menyindir bahwa Pancasila seakan menjadi “berita kehilangan”, menandakan bahwa nilai-nilai dasar bangsa sudah semakin terpinggirkan.

Orasi tersebut berhasil menghidupkan kembali semangat para demonstran yang merasa bahwa perjuangan mereka bukan sekadar menolak revisi yang terburu-buru, tetapi juga mempertahankan prinsip-prinsip demokrasi yang menjadi fondasi bagi keberlangsungan bangsa.

Aksi mahasiswa ISBI ini mendapatkan respons positif dan memperkuat solidaritas para demonstran dalam menuntut keadilan, transparansi, serta penolakan terhadap intervensi politik yang merusak demokrasi. Dengan orasi penuh satire tersebut, ia tidak hanya menyuarakan kekecewaan tetapi juga menyalakan api perjuangan di tengah massa yang haus akan keadilan.

Jakarta – Kekerasan dalam demonstrasi kembali menjadi sorotan setelah insiden pengeroyokan terhadap seorang demonstran oleh 15 polisi saat aksi penolakan revisi UU Pilkada di depan Gedung DPR pada Kamis (22/8). Kejadian ini membuka diskusi publik mengenai tindakan berlebihan aparat dalam menangani massa, terutama dalam konteks unjuk rasa damai.

Peristiwa pengeroyokan dimulai saat polisi mulai menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa. Tindakan tersebut memicu kekacauan dan ketegangan di lapangan. Korban, seorang demonstran yang berusaha menghindari gas air mata, malah menjadi target kekerasan setelah terjatuh dan ditangkap oleh aparat.

Saksi dari Tim Advokasi untuk Demokrasi (TAUD) menjelaskan bahwa korban dipukuli secara brutal, bahkan setelah dinyatakan tak bersalah oleh dirinya sendiri. Pemaksaan pengakuan atas tindakan yang tidak dilakukan semakin memperjelas penggunaan kekerasan sebagai metode penyelesaian yang keliru.

Kekerasan dalam penanganan aksi protes telah memicu reaksi luas dari masyarakat dan kelompok hak asasi manusia. KontraS melaporkan bahwa korban bukan satu-satunya yang mengalami perlakuan tidak manusiawi tersebut. TAUD menemukan bukti ceceran darah di ruang penahanan sementara di Gedung DPR, menunjukkan bahwa kekerasan tidak berhenti di lapangan, tetapi berlanjut hingga ke tempat tahanan.

Insiden ini mendorong banyak pihak untuk meninjau ulang metode yang digunakan aparat dalam menghadapi massa. Dalam konteks demokrasi, unjuk rasa adalah bentuk hak asasi untuk menyampaikan pendapat, yang seharusnya dijamin oleh hukum. Ketika aparat memilih pendekatan kekerasan, ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai batas penegakan hukum dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

Brutalitas aparat dalam insiden ini memperlihatkan kegagalan penegakan hukum yang proporsional. Penembakan gas air mata yang tidak terukur dan pengeroyokan terhadap massa justru menimbulkan krisis kepercayaan terhadap pihak berwenang.

Ketika kekerasan digunakan sebagai respons pertama terhadap protes, masyarakat cenderung merasa terintimidasi dan tidak aman. Aparat yang seharusnya menjadi pengaman justru berisiko menjadi pemicu ketegangan lebih lanjut. Isu ini kini menjadi perbincangan luas, menyoroti perlunya reformasi dalam penanganan aksi demonstrasi dan sikap aparat dalam menjalankan tugas mereka.

Dengan insiden ini, tuntutan untuk penyelidikan dan akuntabilitas terhadap tindakan kekerasan yang dilakukan semakin kuat. Masyarakat berharap agar ke depan, penegakan hukum dilakukan dengan cara yang lebih manusiawi, tanpa harus mengorbankan hak-hak dasar warga negara.