pustanas, Pengarang di Pusat Studi Ketahanan Nasional

Ketahanan siber Indonesia diretas hingga meminta tebusan Rp 131 Milyar

Jakarta – dilansir dari tempo.co baru baru ini pertahanan siber dan sandi negara dikejutkan dengan peretasan data PDN negara Indonesia.

Pusat Data Nasional (PDN) yang dikelola Kementerian Komunikasi mengalami gangguan sejak 20 Juni lalu. Gangguan itu mengakibatkan layanan digital Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tidak berfungsi. Layanan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di daerah mengalami gangguan, sehingga pemerintah daerah memperpanjang waktu pendaftaran.

Direktur Jenderal Imigrasi, Silmy Karim, mengatakan gangguan yang terjadi pada sistem imigrasi disebabkan Pusat Data Nasional yang bermasalah. “Yang bermasalah PDN, Pusat Data Nasional, yang dikelola Kominfo,” kata Silmy, Kamis, 20 Juni 2024.

Menurut Hinsa Siburian, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), server PDN terkena serangan ransomware yang mengakibatkan data penting terkunci dan tidak dapat diakses.“Insiden pusat data sementara ini adalah serangan siber dalam bentuk Ransomware dengan nama Brain Cipher Ransomware,” katanya di Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Senin, 24 Juni 2024.

Hinsa mengatakan pihaknya dapat mengetahui jenis ransomware itu setelah tim forensik BSSN melihat sejumlah sampel data. “Tentu ini perlu kita ketahui supaya bisa mengantisipasi di tempat kajian yang lain,” kata beliau.

“Segara kami sampaikan juga kepada instansi ataupun teman-teman yang lain dan sekaligus sebagai lesson learn untuk kita untuk mitigasi kemungkinan bisa terjadi,”

Lanjutnya. Pelaku peretasan PDN meminta uang sebanyak USD 8 juta atau sekitar Rp 131 miliar dalam kurs Rp 16.399 kepada pemerintah Indonesia. Peretas menyatakan uang itu sebagai tebusan terhadap 210 data yang akan dikembalikan.

“Memang di web itu kami ada jalan ke sana. Biar kami ikuti mereka minta tebusan ada USD 8 juta,” kata Direktur Network dan IT Solution Telkom Sigma, Herlan Wijanarko di kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika, Jakarta Pusat pada Senin, 24 Juni 2023.

Wakil Menteri Komunikasi, Nezar Patria, mengatakan kemungkinan pelaku berasal dari luar negeri. Nezar belum memastikan apakah pemerintah akan mengikuti permintaan pembayaran USD 8 juta tersebut.
“Belum. Kami lagi konsentrasi untuk mengisolasi data-data yang terdapat,” ucap beliau.

Nezar mengatakan untuk saat ini belum ada ancaman soal penghapusan data. “Ini cuma sejumlah data di-enkripsi. Jadi, kami enggak bisa masuk ke sana,” ujarnya.
Pemerintah menargetkan penyelesaian dan pemulihan PDN Sementara itu dapat dilakukan secepatnya. “Jadi, ini yang diserang adalah kepentingan nasional kita. Jadi, tolong bantuannya,” katanya. Ia berharap pembobolan ini tidak menular ke website lainnya.

Pakar digital Anthony Leong menyesalkan adanya gangguan yang terjadi pada sistem PDN tersebut. Beliau menyebut gangguan ini merupakan sebuah krisis besar yang berdampak luas hingga beberapa layanan terganggu, termasuk keimigrasian.
“Ini masalah besar dan seharusnya bisa diantisipasi. Apakah pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang menaungi PDN sudah memiliki manajemen krisis untuk memitigasi masalah PDN?” kata Anthony dalam keterangan tertulis pada Senin, 25 Juni 2024.
Anthony menyebut Kemenkominfo harus menjelaskan duduk persoalan dari masalah ini. Beliau menyebut persoalan ini mempertaruhkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. “Karena mempertaruhkan kepercayaan publik kepada pemerintah,” ucap Beliau.

Direktur PoliEco Digital Insight Institute (PEDAS) itu menekankan pentingnya transparansi dari pihak Kemenkominfo dalam menangani masalah ini. Ia juga mendesak secepatnya ada penjelasan kepada publik mengenai apa yang sebenarnya terjadi.
Beliau menilai ketidakjelasan ini hanya akan memperburuk situasi dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

“Pengelola PDN maupun para pengguna seperti kementerian dan lembaga lainnya seharusnya memiliki manajemen risiko yang baik, sehingga mitigasi bisa langsung berjalan begitu ada gangguan. Ini sudah tidak bisa lagi ditutup-tutupi karena dampaknya langsung dirasakan publik, salah satunya pada layanan imigrasi,” ucap Anthony.

Konflik Agraria di Banyuwangi: Penangkapan Petani dan Dampaknya pada Ketahanan Pangan.

Petani menunjukan padi hasil panennya di kampung Kilasah, Kasemen, Serang, Banten, Sabtu (1/2). Data BPS mencatat target produksi padi Provinsi Banten tahun 2013 sebesar 7.450.000 ton Gabah Kering Giling (GKG) tidak tercapai dan hingga akhir Desember 2013 baru mencapai 6.412.975 ton GKG akibat banyaknya sawah yang terendam banjir hingga mengalami gagal panen. ANTARA FOTO/Asep Fathulrahman/Koz/NZ/14.

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh BBC.com Banyuwangi, 13 Juni 2024 – Seorang petani di Desa Pakel, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, bernama Muhriyono, ditangkap oleh polisi pada Minggu (09/06) di tengah konflik agraria yang sedang berlangsung antara warga desa dan perusahaan perkebunan, PT Bumisari Maju Sukses. Penangkapan ini menambah daftar panjang kasus “kriminalisasi” terhadap warga yang mempertahankan hak atas tanah mereka, menurut Wahana Lingkungan Hidup (Walhi).

Konflik antara warga dan PT Bumisari Maju Sukses telah berlangsung selama puluhan tahun, dengan warga desa berusaha mempertahankan lahan yang menjadi sumber penghidupan mereka. Walhi menyatakan bahwa kasus Muhriyono menggambarkan pola berulang dalam konflik agraria lainnya di Indonesia. Berdasarkan catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA), sebanyak 2.442 orang telah dikriminalisasi sepanjang dua periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Namun, Polresta Banyuwangi membantah tudingan tersebut dan menyatakan bahwa kasus Muhriyono, yang diduga terlibat dalam pengeroyokan petugas keamanan PT Bumisari, merupakan “kasus pidana umum” dan bukan terkait dengan sengketa tanah atau perjuangan hidup warga.

Selain berdampak pada hubungan antara warga dan perusahaan perkebunan, konflik agraria ini juga memiliki implikasi serius terhadap ketahanan pangan lokal. Penangkapan Muhriyono dan ketidakpastian yang diakibatkan oleh konflik ini mengancam stabilitas pangan di daerah tersebut. Para petani yang tergantung pada lahan pertanian menghadapi kesulitan dalam mengakses lahan mereka, yang berdampak negatif pada produksi pangan lokal dan meningkatkan ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.

Kriminalisasi terhadap petani menciptakan suasana ketakutan dan ketidakpastian, mengganggu aktivitas pertanian sehari-hari. Dalam konteks ini, perlindungan terhadap hak-hak petani dan penyelesaian konflik agraria menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa para petani dapat mengelola lahan mereka dengan aman dan produktif.

Pemerintah dan pihak terkait perlu mencari solusi yang adil dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa konflik ini tidak hanya diselesaikan secara legal tetapi juga mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap ketahanan pangan dan kesejahteraan masyarakat lokal. Penyelesaian yang bijak dan berkeadilan dapat menjadi kunci untuk memastikan bahwa daerah tersebut tetap produktif dan berkontribusi positif terhadap ketahanan pangan nasional.

Konflik agraria di Banyuwangi bukan hanya persoalan legalitas dan hak atas tanah, tetapi juga menyangkut masa depan ketahanan pangan dan kesejahteraan komunitas petani di daerah tersebut. Dengan demikian, pendekatan holistik dan inklusif sangat dibutuhkan untuk mencapai solusi yang berkelanjutan.

Facebook
WhatsApp
X
Telegram

Pabrik Pupuk di Fakfak, Papua Barat: Membangun Ketahanan Pangan Nasional dengan Berbagai Tantangan

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh ekonomi.republika.co.id mengenai pembangunan pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat, untuk meningkatkan ketahanan pangan nasional dengan memperhatikan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul.

Pada Senin, 19 Maret 2024, Rahmad Pribadi, Direktur Utama Pupuk Indonesia, mengungkapkan visi strategis perusahaan dalam membangun pabrik pupuk di Fakfak, Papua Barat. Dalam acara Buka Puasa Bersama Media di Jakarta, Rahmad menyoroti pentingnya proyek ini sebagai langkah signifikan menuju swasembada pangan di Indonesia Timur, sebuah kawasan yang selama ini sering kali terpinggirkan dalam perencanaan ketahanan pangan nasional.

Pabrik pupuk ini diharapkan tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian di Papua Barat tetapi juga mengubah paradigma ketahanan pangan di wilayah Indonesia Timur secara keseluruhan. Dengan adanya produksi pupuk lokal, kebutuhan akan pupuk di daerah terpencil dapat dipenuhi secara lebih efisien, memungkinkan petani setempat untuk meningkatkan hasil panen mereka serta memperkuat keamanan pangan lokal.

Namun, meskipun membawa berbagai manfaat ekonomi dan sosial, pembangunan pabrik pupuk ini juga tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah dampak lingkungan yang mungkin timbul akibat pembangunan infrastruktur di daerah yang masih hijau seperti Fakfak. Deforestasi, pencemaran air, dan perubahan ekosistem lokal menjadi isu kritis yang harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah dan pengelola proyek. Langkah-langkah mitigasi yang efektif perlu diterapkan untuk meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan sekitar.

Selain itu, pembangunan pabrik pupuk juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan yang signifikan di wilayah tersebut. Infrastruktur pendukung seperti pelabuhan dan jaringan transportasi lokal akan ditingkatkan, yang berpotensi meningkatkan konektivitas dan perekonomian regional secara keseluruhan. Industri-industri pendukung seperti penghasil gas nitrogen juga diharapkan dapat berkembang pesat, memberikan dampak positif yang lebih luas terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan demikian, pembangunan pabrik pupuk di Fakfak tidak hanya sekadar proyek infrastruktur baru, tetapi juga sebuah inisiatif strategis untuk memperkuat ketahanan pangan nasional sambil tetap memperhatikan keseimbangan dengan dampak sosial dan lingkungan yang mungkin timbul. Pemantauan ketat dan komitmen kuat terhadap keberlanjutan lingkungan akan menjadi kunci keberhasilan dalam menjalankan proyek ini menuju masa depan yang lebih berkelanjutan bagi Indonesia Timur.

Facebook
WhatsApp
X
Telegram

Solusi Komprehensif untuk Masalah Papua: Dialog dan Transparansi Menuju Perdamaian Berkelanjutan

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh lemhannas.go.id mengenai upaya untuk menemukan solusi bagi masalah Papua melalui dialog terbuka dan kebijakan yang transparan, dengan fokus membangun kembali kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat Papua untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan.

Pada Kamis, 22 April lalu, Lembaga Ketahanan Nasional RI kembali menggelar Diskusi Kelompok Terarah untuk menjelajahi “Mencari Solusi Komprehensif bagi Penyelesaian Masalah Papua”. Diskusi ini merupakan lanjutan dari serangkaian upaya untuk mengumpulkan data dan informasi penting dari lokus di Provinsi Papua, dengan tujuan mendukung penyusunan naskah kajian jangka panjang.

Masalah Papua tidak hanya menjadi perbincangan hangat di tingkat nasional, tetapi juga mendapat perhatian global yang signifikan. Salah satu langkah utama yang ditekankan dalam diskusi ini adalah penerapan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus untuk Provinsi Papua. Undang-undang ini diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua sambil mengatasi berbagai tantangan, termasuk kelompok yang mendukung pemisahan Papua dari Indonesia.

Namun demikian, upaya tersebut belum sepenuhnya meredakan ketegangan di Papua. Isu kepercayaan menjadi salah satu tantangan utama yang harus diatasi. Masyarakat Papua merasa bahwa janji-janji dari pemerintah pusat sering kali tidak terealisasi dengan baik, terutama terkait implementasi UU Otonomi Khusus.

Deputi Pengkajian Strategik Lemhannas RI, Prof. Dr. Ir. Reni Mayerni, M.P., menegaskan pentingnya peran lembaganya dalam memberikan masukan strategis kepada Presiden RI. Melalui program kajian jangka panjang tahun 2021, Lemhannas berkomitmen untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang dapat memberikan solusi konkret bagi Papua.

Diskusi ini turut melibatkan berbagai pemangku kepentingan, seperti anggota DPD RI, perwakilan Kementerian Luar Negeri, tokoh akademisi, dan ahli strategi pertahanan. Dengan melibatkan berbagai perspektif ini, diharapkan dapat ditemukan solusi yang komprehensif dan berkelanjutan bagi Papua.

Untuk menghadapi tantangan ini secara efektif, diperlukan upaya untuk membangun kembali kepercayaan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat Papua. Langkah-langkah transparan dan partisipatif harus didorong lebih lanjut untuk memastikan bahwa kebijakan yang diimplementasikan dapat diterima oleh semua pihak terkait.

Dalam upaya mencapai penyelesaian yang adil dan berkelanjutan bagi masalah Papua, penting untuk terus meningkatkan dialog, memperkuat pendidikan integrasi nasional, dan menggali potensi lokal untuk pembangunan yang inklusif. Dengan demikian, Papua dapat menjadi bagian yang kuat dan harmonis dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, menjalani masa depan yang lebih cerah bagi semua warga Papua.

Revolusi Ketahanan Nasional : Geo Cybernetic Sebagai Inovasi

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh KOMPAS.COM mengenai Lemhannas RI yang mengusung konsep baru Geo Cybernetic untuk memperkuat ketahanan nasional Indonesia dalam menghadapi ancaman di era digital.

Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Republik Indonesia merayakan hari jadinya yang ke-59 dengan sebuah acara yang mengangkat tema “Reaktualisasi Ketahanan Nasional”. Acara yang berlangsung di Jakarta pada tanggal 20 Mei 2024 tersebut menjadi momen penting karena Lemhannas tidak hanya merayakan pencapaian masa lalu, tetapi juga memandang ke depan dengan memperkenalkan konsep baru yang mereka sebut sebagai Geo Cybernetic.

Konsep Geo Cybernetic yang diperkenalkan oleh Lemhannas mengemuka sebagai respons terhadap perkembangan tatanan ruang baru dalam era digital, yaitu ruang siber atau cyberspace. Dalam penjelasan yang disampaikan oleh Sekretaris Utama Lemhannas RI, Komjen Pol RZ Panca Putra S, Geo Cybernetic menyoroti peran krusial informasi dalam pengambilan keputusan strategis dan manajemen krisis di era yang semakin terkoneksi ini.

Di tengah era teknologi informasi yang semakin maju, tantangan yang dihadapi tidak lagi terbatas pada ranah fisik, melainkan juga meluas ke dunia digital. Cyber warfare, menurut Panca, menjadi ancaman serius yang dapat mengganggu stabilitas sosial, perdamaian, dan hubungan antarnegara. Oleh karena itu, memperkuat ketahanan nasional bukan sekadar keharusan, tetapi suatu kebijakan strategis yang harus dilakukan untuk menghadapi ancaman global yang semakin kompleks.

Lemhannas, sebagai pusat keunggulan ilmu pengetahuan ketahanan nasional, tidak hanya memperkenalkan Geo Cybernetic sebagai konsep baru. Mereka juga aktif dalam membangun kerangka keilmuan yang mencakup berbagai aspek penting seperti geopolitik, geostrategi, kewaspadaan nasional, dan kepemimpinan nasional. Kerjasama dengan berbagai stakeholder dan perguruan tinggi menjadi bagian integral dalam mengembangkan rumusan body of knowledge ini.

Upaya untuk menguatkan konsensus dasar negara dan meningkatkan kewaspadaan nasional merupakan bagian dari komitmen Lemhannas dalam mendukung visi Indonesia emas 2045. Dengan menghadapi perkembangan geopolitik global yang dinamis, Lemhannas berperan sebagai sumber pengetahuan dan rujukan bagi para pemimpin masa depan. Mereka diberdayakan untuk menjadi pemimpin yang mampu menghadapi tantangan zaman secara komprehensif, integral, dan berkeadilan untuk kepentingan NKRI.

Dalam konteks ini, konsep Geo Cybernetic bukan hanya menjadi sebuah inovasi dalam bidang ketahanan nasional, tetapi juga sebagai langkah strategis dalam menghadapi tantangan masa depan yang semakin kompleks. Mendorong reaktualisasi ketahanan nasional dengan memanfaatkan potensi ruang siber bukan hanya untuk menjaga keutuhan bangsa, tetapi juga untuk membangun Indonesia yang lebih kuat dan berdaya saing di tingkat global.

Transformasi BP Tapera: Mengembalikan Rp4,2 Triliun untuk PNS Pensiunan dengan Inovasi dan Tantangan

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh tapera.go.id mengenai BP Tapera yang telah sukses mengembalikan Tabungan Perumahan Rakyat dengan total Rp4,2 Triliun kepada 956.799 PNS pensiunan dan ahli warisnya, serta upaya mengatasi tantangan dalam pengelolaan dan validasi data peserta untuk meningkatkan efisiensi layanan.

Jakarta, 4 Juni 2024 – BP Tapera telah mengambil langkah signifikan dalam menunaikan hak-hak peserta dengan mengembalikan Tabungan Perumahan Rakyat kepada 956.799 orang PNS pensiun atau ahli warisnya. Sejak beroperasi hingga tahun 2024, total dana yang telah dikembalikan mencapai Rp4,2 Triliun.

Pada tahun 2021, sempat muncul pemberitaan mengenai temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tentang 124.960 pensiunan yang belum menerima dana Tapera sebesar Rp567,5 Miliar. Menanggapi hal ini, Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyatakan bahwa seluruh temuan tersebut telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi BPK. “Seluruh hasil temuan telah ditindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK dan dilaporkan kepada BPK serta telah dinyatakan selesai oleh BPK,” ujarnya.

Sesuai dengan UU No.4/2016, BP Tapera berkomitmen untuk mengembalikan Tabungan Perumahan Rakyat (pokok tabungan dan hasil pemupukannya) kepada peserta paling lama tiga bulan setelah berakhirnya kepesertaan. Proses pengembalian ini dilakukan melalui Bank Kustodian ke rekening peserta. Namun, dalam praktiknya, BP Tapera menghadapi tantangan terkait pengkinian data oleh peserta dan pemberi kerja.

Untuk mengatasi tantangan ini, BP Tapera terus melakukan perbaikan sistem dan tata kelola. Langkah-langkah perbaikan tersebut antara lain meliputi integrasi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dengan Dukcapil, integrasi Nomor Induk Pegawai (NIP) dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN), serta validasi nomor rekening yang terintegrasi dengan perbankan.

Selain itu, BP Tapera aktif melakukan sosialisasi melalui berbagai kanal sosial media, mengedukasi serta mendorong pemberi kerja dan peserta untuk melakukan pengkinian data. Heru Pudyo Nugroho menghimbau seluruh peserta Tapera untuk melakukan pengkinian data melalui Portal Kepesertaan. “Kepada ahli waris yang belum menerima pengembalian tabungan, dapat segera menghubungi kanal informasi resmi BP Tapera,” tambahnya, menekankan pentingnya langkah ini agar pengembalian tabungan dapat dilakukan tepat waktu.

Keberhasilan BP Tapera dalam mengembalikan tabungan kepada peserta merupakan hasil dari kerja keras dan komitmen yang tinggi dalam meningkatkan kualitas layanan. Meskipun telah banyak yang dicapai, tantangan dalam pengelolaan dan pengkinian data tetap menjadi fokus utama untuk perbaikan ke depan. Dengan kerjasama lintas sektor dan partisipasi aktif dari peserta, BP Tapera optimis dapat memberikan layanan yang lebih baik dan memastikan hak-hak peserta terpenuhi tepat waktu.

Pemerintah Meningkatkan Akuntabilitas Tapera dengan Peraturan Baru: Apa yang Berubah?

Pemerintah Tingkatkan Akuntabilitas Tapera dengan Peraturan Baru: Apa yang Berubah?

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh tapera.go.id mengenai Pemerintah Indonesia yang telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Pada 27 Mei 2024, Presiden Joko Widodo menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024, yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera). Aturan baru ini, yang mulai berlaku pada 20 Mei 2024, bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan dana Tapera.

Komisioner BP Tapera, Heru Pudyo Nugroho, menyambut baik perubahan ini. Menurutnya, regulasi baru tersebut adalah penyempurnaan dari aturan sebelumnya yang diharapkan dapat memperkuat akuntabilitas dalam pengelolaan dana Tapera. “Dana yang disimpan oleh peserta hanya bisa dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan akan dikembalikan beserta hasil pemupukannya setelah masa kepesertaan berakhir,” jelas Heru.

Salah satu perubahan signifikan dalam PP Nomor 21 Tahun 2024 adalah pemisahan sumber dana antara dana Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) dan dana Tapera. Langkah ini diambil untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana serta mempermudah pengawasan oleh pihak terkait. Dengan pemisahan ini, peserta Tapera dapat merasa lebih yakin bahwa dana mereka dikelola dengan baik sesuai tujuan awal Tapera.

BP Tapera, yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 4 Tahun 2016, memiliki tujuan untuk menyediakan dana murah jangka panjang bagi pembiayaan perumahan. Heru Pudyo Nugroho menjelaskan bahwa dengan adanya perubahan ini, masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memiliki rumah pertama dapat mengajukan manfaat pembiayaan Tapera, seperti Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Bangun Rumah (KBR), dan Kredit Renovasi Rumah (KRR). Semua ini ditawarkan dengan tenor hingga 30 tahun dan suku bunga tetap di bawah suku bunga pasar.

Dalam menjalankan tugasnya, BP Tapera selalu menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas sesuai prinsip Good Corporate Governance (GCG). Heru menegaskan bahwa BP Tapera akan terus berpegang pada prinsip-prinsip ini dan diawasi langsung oleh Komite Tapera, Otoritas Jasa Keuangan, serta Badan Pemeriksa Keuangan.

Dengan diberlakukannya PP Nomor 21 Tahun 2024, pemerintah berharap dapat meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pengelolaan Tapera, sehingga memberikan manfaat yang lebih besar bagi peserta, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah. Langkah ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menyediakan solusi perumahan yang layak dan terjangkau, serta memastikan bahwa dana masyarakat dikelola dengan baik dan transparan.

Mengapa Ketahanan Sosial Budaya Indonesia Masih Lemah? Ini Penjelasan Lemhannas

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh gatra.com mengenai Lemhannas RI menyoroti pentingnya memperkuat aspek sosial budaya yang mendapat skor terendah dalam Indeks Ketahanan Nasional November 2023, dengan total skor 2,89, untuk meningkatkan ketahanan nasional Indonesia secara keseluruhan.

Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia (Lemhannas RI) baru saja merilis hasil pengukuran Indeks Ketahanan Nasional untuk November 2023. Hasil ini menunjukkan skor 2,89, yang masuk dalam kategori “cukup tangguh”. Pengumuman ini disampaikan oleh Plt. Gubernur Lemhannas, Maman Firmansyah, pada acara Pernyataan Akhir Tahun 2023 di Jakarta pada Kamis, 21 Desember.

Pengukuran Indeks Ketahanan Nasional ini mencakup delapan aspek penting: geografi, demografi, sumber kekayaan alam, ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, serta pertahanan dan keamanan. Dari delapan aspek tersebut, sosial budaya mendapatkan nilai terendah dengan skor 2,54, yang dikategorikan sebagai “kurang tangguh”. Kondisi ini menjadi perhatian khusus bagi Lemhannas dan Pemerintah Indonesia.

Aspek sosial budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga stabilitas dan keberlanjutan nasional. Ketahanan budaya tidak hanya tentang melestarikan tradisi dan nilai-nilai, tetapi juga tentang kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Lemahnya ketahanan sosial budaya bisa berdampak pada aspek lain seperti ideologi dan keamanan. Oleh karena itu, penguatan sosial budaya menjadi sangat mendesak.

Maman Firmansyah menekankan pentingnya beberapa langkah strategis untuk meningkatkan ketahanan di bidang sosial budaya:

Pembenahan Regulasi : Regulasi yang mendukung penguatan budaya lokal dan nasional perlu diperbarui dan ditegakkan dengan lebih tegas. Hal ini penting untuk memastikan bahwa budaya kita tetap hidup dan berkembang.
Evaluasi Pendidikan : Sistem pendidikan harus berperan aktif dalam menanamkan nilai-nilai budaya dan sosial kepada generasi muda. Pendidikan yang baik akan membentuk karakter bangsa yang kuat.
Partisipasi Masyarakat : Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam berbagai kegiatan yang mendukung sosial budaya, seperti festival budaya, pelatihan kesenian, dan kegiatan komunitas lainnya. Partisipasi aktif ini akan meningkatkan kesadaran dan kecintaan terhadap budaya sendiri.

Sepanjang tahun 2023, Lemhannas telah menghasilkan 108 kajian, meningkat 129% dari tahun sebelumnya yang hanya 46 kajian. Kajian-kajian ini berfokus pada isu-isu strategis seperti penguatan demokrasi, transformasi digital, ekonomi hijau dan biru, serta pengembangan Ibu Kota Nusantara

Namun, untuk mencapai ketahanan nasional yang lebih kuat, perhatian lebih perlu diberikan pada aspek sosial budaya. Penguatan sosial budaya tidak hanya akan meningkatkan skor indeks ketahanan nasional, tetapi juga membentuk fondasi yang lebih kokoh dalam menghadapi tantangan global. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah dan masyarakat untuk bersatu dalam memperkuat jati diri bangsa melalui upaya nyata di bidang sosial budaya.

Dengan langkah-langkah strategis ini, Indonesia diharapkan dapat meningkatkan ketahanan nasionalnya, menjadikannya lebih tangguh dalam menghadapi berbagai ancaman dan tantangan di masa depan. Pemerintah dan masyarakat harus bekerja sama untuk mencapai tujuan ini, memastikan bahwa setiap aspek kehidupan berkontribusi pada ketahanan nasional yang lebih baik.

Lonjakan Serangan Siber Ancam Infrastruktur Vital Indonesia

Jakarta, 4 Juni 2024 – Indonesia menghadapi lonjakan signifikan dalam serangan siber yang mengancam infrastruktur vital, data sensitif, dan stabilitas ekonomi. Menurut laporan dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), lebih dari 361 juta anomali lalu lintas atau serangan siber terjadi sepanjang tahun 2023. Sektor-sektor kritis seperti pemerintahan, transportasi, kesehatan, dan energi menjadi sasaran utama.

Tahun 2024 ini diperkirakan akan menyaksikan serangan siber yang semakin kompleks, dengan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dan enkripsi yang lebih kuat. Ransomware dan Advanced Persistent Threats (APT) menjadi ancaman utama. Ransomware menghalangi akses ke sistem komputer hingga tebusan dibayarkan, sementara APT bertujuan untuk spionase dan pencurian data sensitif dari sektor-sektor strategis.

Kerugian ekonomi akibat serangan siber mencapai proporsi yang sangat besar. Indonesia mencatat kerugian finansial tertinggi di Asia, mencapai total 34 miliar dolar AS. Lonjakan insiden serangan siber selama pandemi Covid-19 juga berkontribusi pada besarnya kerugian ini, seiring dengan meningkatnya aktivitas daring.

Pemerintah Indonesia dan sektor swasta telah meningkatkan investasi dalam pelatihan dan pendidikan keamanan siber untuk menghadapi ancaman ini. Pengembangan regulasi dan kebijakan yang mendukung keamanan digital juga terus diupayakan. Kerjasama internasional menjadi kunci dalam menghadapi ancaman global ini, dengan berbagi informasi dan pengalaman dengan negara-negara lain.

Menurut Chairman Lembaga Riset Keamanan Siber CISSReC, Pratama Persadha, serangan siber pada tahun ini kemungkinan lebih canggih dan sulit dihindari. “Perkembangan serangan ransomware dengan teknik dan taktik yang lebih canggih, termasuk penggunaan teknologi kecerdasan buatan dan enkripsi yang lebih kuat, menjadi tantangan utama,” ujarnya.

Bersama-sama, berbagai pihak di Indonesia bekerja untuk menciptakan ekosistem keamanan siber yang lebih kuat. Integrasi inovasi dan teknologi terbaru dalam praktik keamanan siber menjadi landasan penting. Dukungan pemerintah dalam bentuk regulasi yang mutakhir dan insentif untuk investasi di bidang ini sangat diperlukan untuk memacu pertumbuhan industri keamanan siber.

Dengan upaya bersama dari pemerintah, masyarakat, sektor swasta, dan kerjasama internasional, Indonesia berharap dapat membangun fondasi yang kokoh untuk keamanan digital, melindungi data sensitif, serta menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di era digital ini.

Pemerintah Didukung Ambil Langkah Tegas Hadapi Separatis di Papua

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh detikNews.com mengenai desakan Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, agar pemerintah mengambil langkah tegas dalam menangani tindakan separatis di Papua, terutama setelah insiden penembakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menewaskan seorang anggota TNI AD.

Wakil Ketua MPR RI, Syarief Hasan, mendesak pemerintah untuk mengambil langkah tegas mempertahankan keutuhan dan ketahanan nasional dari tindakan separatis di Papua. Desakan ini muncul setelah tragedi penembakan oleh Organisasi Papua Merdeka (OPM) yang menewaskan anggota TNI AD, Letda Inf Oktovianus Sogalrey, pada 11 April 2024 di Distrik Eladide, Kabupaten Paniai, Papua Tengah.

Syarief menekankan bahwa insiden ini merupakan tamparan bagi keutuhan wilayah negara dan meminta redefinisi kelompok kriminal bersenjata menjadi OPM. Menurutnya, diperlukan kebijakan tegas dan langkah taktis dalam menangani ancaman ini, mengingat eskalasi ancaman yang semakin tinggi.

“Semakin dibiarkan, ulah kelompok separatis Papua akan semakin menjadi-jadi,” ujar Syarief, menegaskan perlunya sinergi dalam penegakan kedaulatan dan peran TNI dalam mengatasi kelompok separatis.

Desakan Syarief Hasan mencerminkan urgensi penanganan konflik di wilayah Papua. Insiden penembakan oleh OPM menegaskan eskalasi kekerasan yang mengancam keutuhan nasional. Syarief menekankan perlunya redefinisi kelompok kriminal bersenjata menjadi OPM dan mengedepankan peran TNI.

Pendekatan ini harus diimbangi dengan dialog dan pembangunan inklusif untuk mengatasi ketidakpuasan masyarakat Papua. Solusi militer yang diusulkan harus disertai dengan upaya untuk memenangkan hati dan pikiran masyarakat setempat. Pendekatan holistik yang mencakup sinergi antara penegakan hukum dan upaya diplomatik adalah langkah tepat, tetapi pemerintah harus memastikan langkah-langkah keras tidak memperburuk situasi atau menambah korban.

All posts by pustanas