Sosialisasi Bahaya Narkoba, Judi Online, dan Prostitusi di Kalangan Remaja.

Sosialisasi Bahaya Narkoba, Judi Online, dan Prostitusi di Kalangan Remaja

Jakarta, 19 Maret 2025 – Pusat Studi Ketahanan Nasional (PUSTANAS) menggelar Sosialisasi Bahaya Narkoba, Judi Online, dan Prostitusi di Kalangan Remaja dengan tema “Peran Keluarga dan Sekolah dalam Mencegah Penyimpangan di Kalangan Remaja”. Mengingat kasus penyalahgunaan narkoba, judi online, dan prostitusi semakin marak di kalangan remaja yang membuat kami harus ikut bertindak dan mencegah kasus tersebut karena fenomena ini menjadi ancaman serius bagi masa depan generasi muda.

Acara ini diselenggarakan secara daring melalui Zoom dan juga disiarkan langsung di Instagram @pustanas_unas dengan tujuan agar banyak orang dapat mengakses dan mengikuti sosialisasi tersebut dimanapun mereka berada, menghadirkan berbagai narasumber yang kompeten di bidangnya, di antaranya:

  • Dr. (H.C.) dr. Hasto Wardoyo, Sp.OG (K) – Wali Kota Yogyakarta
  • Kombes Pol. Tunggul Sinatrio, S.I.K., M.H. – Kepala BNN Kota Cirebon
  • Budi Santosa Asrori, S.E., M.Si. – Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta
  • Iskandarsyah Siregar, S.S., M.Hum., Ph.D. – Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional
  • Kurnia Rachmawati, S.S., M.A. – Moderator sekaligus Ketua Pelaksana Acara

Acara dibuka dengan sambutan oleh Kepala Pusat Studi Ketahanan Nasional, Iskandarsyah Siregar, S.S., M.Hum., Ph.D. Beliau memaparkan statistik peningkatan penyalahgunaan narkoba, judi online, dan prostitusi di kalangan remaja serta dampaknya terhadap individu maupun lingkungan sosial. Beliau juga menambahkan bahwa

Materi pertama disampaikan oleh Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Yogyakarta, Budi Santosa Asrori, S.E., M.Si., yang menyoroti pentingnya peran keluarga dalam mencegah penyimpangan remaja. Menurut beliau, pendidikan, pengawasan, dan dukungan emosional dari keluarga sangat berpengaruh dalam membentuk karakter remaja agar tidak mudah terjerumus ke dalam perilaku berisiko.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Kombes Pol. Tunggul Sinatrio, S.I.K., M.H., yang menjelaskan tentang dampak negatif narkoba, judi online, dan prostitusi terhadap kehidupan sosial dan mental remaja. Beliau juga menegaskan bahwa BNN siap memberikan layanan rehabilitasi bagi individu yang mengalami kecanduan, termasuk kecanduan game dan rokok pada anak-anak, tanpa dipungut biaya.

Setelah pemaparan materi, acara dilanjutkan dengan sesi diskusi dan tanya jawab yang dipimpin oleh Moderator, Kurnia Rachmawati, S.S., M.A. Peserta sangat antusias dalam sesi ini, dengan berbagai pertanyaan terkait cara mengenali tanda-tanda penyimpangan pada remaja serta langkah-langkah pencegahannya.

Acara ini diikuti oleh 96 peserta melalui Zoom dan 76 peserta yang menyaksikan melalui Instagram Live. Peserta berasal dari berbagai sekolah di sekitar Pasar Minggu serta perwakilan dari kecamatan dan kelurahan setempat. Menjelang akhir acara, panitia memberikan E-Sertifikat kepada para pemateri sebagai bentuk apresiasi. Acara ditutup dengan sesi foto bersama yang dilakukan secara virtual. Tujuan diadakannya kegiatan ini agar dapat meningkatkan kesadaran dan mengajak lebih banyak pihak untuk turut serta dalam upaya mencegah penyimpangan remaja guna menciptakan generasi yang lebih baik di masa depan.

International Conference on Multidimensional Applied Linguistics (ICMAL)

Jakarta, 13 November 2024 – Dalam rangka memperingati 75 tahun Universitas Nasional, Pusat Studi Ketahanan Nasional (PUSTANAS) berkolaborasi dengan Pusat Studi Sosiobudaya Nusantara (PSSN) sukses menyelenggarakan International Conference on Multidimensional Applied Linguistics 2024 (ICMAL). Acara ini berlangsung secara hybrid (luring dan daring) di Cyber Auditorium Universitas Nasional.

Dengan tema “Building Innovative Solutions to Contemporary Challenges Through a Multidisciplinary Approach in Applied Linguistics”, konferensi ini menjadi wadah diskusi lintas disiplin tentang penerapan linguistik dalam berbagai bidang. Beberapa topik yang dibahas meliputi Linguistics as a Tool for Cultural Development, Linguistics as a Preservator of Values and Technology, dan Linguistics For Therapeutic Purposes. Sambutan pembukaan disampaikan oleh Wakil Rektor Bidang Penelitian, Pengabdian Pada Masyarakat, dan Kerjasama Universitas Nasional, Prof. Dr. Ernawati Sinaga, M.S., Apt.

Ketua Pelaksana, Iskandar Siregar, S.S., M.Hum., Ph.D., menyoroti pentingnya peran linguistik dalam menyelesaikan persoalan global. “Banyak masalah di dunia ini berakar dari kesalahpahaman dalam komunikasi. Karena itu, linguistik memiliki potensi besar untuk menjadi solusi atas berbagai persoalan global,” ungkapnya. Ia juga menambahkan bahwa konferensi ini memberikan wawasan baru tentang peran linguistik dalam menjembatani perbedaan.

Acara yang berlangsung dari pukul 09.00 hingga 17.00 WIB ini menghadirkan berbagai sesi menarik, seperti:

Keynote Speech oleh Anton Tikhomirov dari Federasi Kedutaan Rusia, yang menekankan pentingnya bahasa dalam memperkaya kehidupan. “Jika seseorang berbicara satu bahasa, ia memiliki satu jiwa. Namun, jika ia berbicara banyak bahasa, ia memiliki banyak jiwa. Bahasa Indonesia, khususnya, sangat menarik, melodis, dan unik untuk dipelajari,” ungkapnya.

Invited Speakers, yaitu:

– Edrida Pulungan, SE., M.HI., M.Si. (DPD RI)
– Samsur Rijal Yahya, S.S., MMLS., Ph.D. (University of Malaya)
– Ahmed Ali Hamed Al-Ajmi (Sohar University)
– Prof. Dr. Rozanna Mulyani, M.A. (Universitas Sumatera Utara) yang hadir secara daring.

Presentasi Pemakalah dari lima peserta perwakilan berbagai universitas di Indonesia:

– Susi Yuliawati
– Asridayani
– Widya Fhitri
– Rizqina Rahmadinah
– Ani Rachmat

Konferensi ini didukung oleh tim Junior Researcher dari PSSN dan PUSTANAS Universitas Nasional, yang terdiri dari Sara Dwi Anjani, S.S., Putri Nurlaela (FISIP), Sari Tri Anjani, S.Sos., Hannan Ghifari, S.M., Robby Pandu Wijaya Diva (FISIP), Ahmad Said Saputra, S.A.P., Alya Aurelia (FIKES), dan Wikartika Amanda Utami (FBS).

Konferensi ICMAL 2024 menjadi bukti nyata pentingnya linguistik terapan dalam menjawab tantangan global, sekaligus memperluas wawasan melalui pendekatan multidisiplin.

Trik BUMN Mendorong Transformasi Sektor Pertanian di Era Modern

Penerimaan Svarna Bhumi Award 2024 bukan hanya sekadar pengakuan terhadap pencapaian petani, tetapi juga sebuah panggilan untuk transformasi di sektor pertanian. Dalam menghadapi tantangan ketahanan pangan yang semakin kompleks, pemerintah dan perusahaan harus lebih fokus pada solusi inovatif dan berkelanjutan.

Saat ini, sektor pertanian memerlukan pendekatan yang lebih modern, termasuk pemanfaatan teknologi digital dan teknik pertanian ramah lingkungan. Program seperti Svarna Bhumi Award harus dijadikan contoh bagaimana pengakuan dan dukungan nyata dapat mendorong perubahan positif dan berkelanjutan di industri pertanian.

Dengan memperkuat kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan komunitas pertanian, kita bisa membangun ketahanan pangan yang lebih tangguh dan adaptif di masa depan, menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim dan dinamika geopolitik yang memengaruhi ketahanan pangan.

Dilansir dari detikfinance

Menyongsong Tantangan Kedaulatan Pangan di Era Modern

Penerimaan Agricola Medal oleh Presiden Jokowi bukan hanya sebuah pengakuan, tetapi juga momentum untuk menilai kembali kebijakan ketahanan pangan di era modern. Meskipun penghargaan ini menunjukkan pencapaian Indonesia dalam ketahanan pangan, tantangan global seperti perubahan iklim dan ketidakpastian ekonomi memerlukan pendekatan yang lebih inovatif dan berkelanjutan.

Ke depan, pemerintah harus fokus pada peningkatan efisiensi produksi, pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, dan kebijakan yang mendukung petani kecil. Peningkatan teknologi dan strategi berbasis data harus menjadi bagian dari upaya jangka panjang untuk mencapai ketahanan pangan yang lebih robust dan inklusif.

Penghargaan ini harus dipandang sebagai titik awal dalam perjalanan memastikan setiap individu di Indonesia dapat mengakses pangan yang cukup dan bergizi, meskipun menghadapi dinamika global yang semakin kompleks.

Dilansir dari detikfinance

Jokowi Soroti Tantangan dan Peluang untuk Ekonomi Indonesia

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh detikfinance terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah menyusut dari 57,33 juta orang atau 21,45% pada 2019 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% pada 2024.

Jokowi menyoroti bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama: kelesuan ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19. “Masalah ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan fenomena global. Semua negara menghadapi tantangan yang sama akibat penurunan ekonomi dan pandemi,” jelas Jokowi di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).

Namun, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa penurunan kelas menengah juga membuka peluang bagi perubahan struktur ekonomi yang lebih inklusif. Meskipun kelompok masyarakat yang hampir mencapai kelas menengah (aspiring middle class) meningkat dari 128,85 juta orang pada 2019 menjadi 137,50 juta orang pada 2024, serta kelompok rentan miskin juga bertambah, hal ini menunjukkan adanya pergeseran yang bisa menjadi dasar bagi strategi pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Salah satu sudut pandang baru adalah perlunya fokus pada peningkatan ketahanan ekonomi dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang mendekati kelas menengah. Dengan memberikan dukungan yang tepat kepada mereka yang berpotensi untuk bergabung ke kelas menengah, pemerintah dapat mengurangi risiko penurunan lebih lanjut dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Sebagai tambahan, meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi memicu pertumbuhan lapangan kerja berkualitas tinggi, seperti sektor manufaktur dan teknologi, dapat memperkuat daya beli masyarakat. Langkah ini tidak hanya membantu memulihkan kelas menengah tetapi juga menciptakan basis ekonomi yang lebih solid di masa depan.

Secara keseluruhan, penurunan kelas menengah ini menandakan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi dan krisis ekonomi global. Fokus pada pemberdayaan dan perlindungan ekonomi untuk kelompok masyarakat yang rentan bisa menjadi kunci untuk memperbaiki ketahanan ekonomi secara keseluruhan.

Kebakaran di Kafe Bandara Soekarno-Hatta Teratasi Cepat

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh Tempo.co terkait Kebakaran kecil yang terjadi di kafe Tour Les Jours di Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta masih dalam penyelidikan. Polisi, yang saat ini menyelidiki insiden ini, telah memeriksa dua saksi terkait kejadian tersebut. Menurut Kabagops Polres Bandara Soekarno-Hatta, Komisaris Alvin, kebakaran dimulai dari percikan api dan gumpalan asap di atap gerai. “Api cepat dipadamkan dalam waktu kurang dari 10 menit,” ujar Alvin, Minggu, 1 September 2024.

Dwi Ananda Wicaksana, Executive General Manager Kepala Cabang Utama Bandara Soekarno-Hatta, menjelaskan bahwa titik api pertama kali terlihat pada atap kafe dan laporan diterima sekitar pukul 04.12 WIB. Setelah laporan diterima, pihak AP II segera mengerahkan 20 petugas Airport Rescue & Fire Fighting (ARFF) dan tim teknisi untuk menangani kebakaran. “Petugas berhasil memadamkan api dengan cepat menggunakan APAR dan hydrant, sehingga tidak menyebar ke area lain,” kata Dwi.

M. Holik Muardi, Senior Manager Branch Communication & Legal Bandara Soekarno-Hatta, menambahkan bahwa kebakaran terjadi di bagian atap tenant makanan di Terminal 3. Tim ARFF melakukan pemadaman dan pembersihan asap menggunakan vacuum smoke dan exhaust fan. “Tidak ada korban jiwa atau luka, dan tidak ada keluhan yang masuk terkait kejadian ini,” ujar Holik.

Video yang menunjukkan kebakaran dan upaya pemadaman oleh petugas sempat viral di media sosial, menunjukkan suasana yang penuh asap dan aktivitas petugas yang intens. Saat ini, penyelidikan masih berlanjut untuk menentukan penyebab pasti kebakaran.

Penurunan Konsumsi Kelas Menengah dan Tantangan Ekonomi Indonesia

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh Tempo.co Terkait Tren konsumsi kelas menengah di Indonesia yang menunjukkan penurunan yang signifikan, menurut laporan terbaru dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk kelas menengah terus menurun dari 57,33 juta orang pada 2019 menjadi 49,51 juta orang pada 2022. Penurunan ini menunjukkan tantangan baru bagi perekonomian Indonesia, terutama dalam memperkuat daya beli kelas menengah.

BPS juga mencatat peningkatan jumlah penduduk yang tergolong dalam kelompok menuju kelas menengah, dari 136,92 juta orang pada 2023 menjadi 137,50 juta orang pada 2024. Namun, jumlah penduduk kelas atas justru mengalami penurunan dari 1,26 juta pada 2023 menjadi 1,07 juta pada 2024.

Kelompok kelas menengah di Indonesia mencakup masyarakat dengan pengeluaran berkisar antara Rp2.040.262 hingga Rp9.909.844 per kapita per bulan pada tahun 2024. Standar ini ditetapkan berdasarkan perhitungan Bank Dunia yang mengukur kelas menengah sebagai mereka yang memiliki pengeluaran 3,5 hingga 17 kali garis kemiskinan.

Plt. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menyebut bahwa penurunan konsumsi kelas menengah ini sebagian besar merupakan dampak dari pandemi Covid-19. Dia menekankan pentingnya pemerintah untuk mengambil langkah-langkah kebijakan yang memperkuat daya beli kelas menengah karena kontribusi signifikan mereka terhadap perekonomian Indonesia. “Penguatan daya beli diperlukan tidak hanya untuk kelompok miskin, tapi juga untuk kelas menengah dan menuju kelas menengah,” ujar Amalia.

Staf Ahli Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Raden Pardede, menambahkan bahwa sektor manufaktur merupakan salah satu kunci untuk memulihkan kelas menengah. Menurutnya, partisipasi kelas menengah di sektor ini dapat meningkatkan produktivitas dan daya beli, yang pada gilirannya akan menggerakkan ekonomi secara keseluruhan.

Dengan demikian, pemulihan ekonomi Indonesia pasca-pandemi tidak hanya memerlukan dukungan bagi kelompok miskin dan rentan, tetapi juga perlu memprioritaskan pemulihan daya beli dan produktivitas kelas menengah yang merupakan tulang punggung ekonomi.

Konflik Rempang Eco City: Warga Ambil Alih Pos, BP Batam Terus Didesak

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh Tempo.co Terkait konflik proyek Rempang Eco City di Pulau Rempang kembali memanas. Warga setempat mengambil alih pos yang didirikan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam, mengklaim bahwa pos tersebut awalnya dibangun untuk tempat berteduh anak-anak mereka yang menunggu bus sekolah.

Masalah ini muncul karena warga merasa tidak diberi izin saat BP Batam mendirikan pos di Simpang Dapur 6 setahun lalu. Asmah, salah satu warga, mengatakan bahwa sejak pos tersebut dikuasai oleh BP Batam, anak-anak harus menunggu bus di tempat lain. “Kami membangun pos ini untuk melindungi anak-anak dari hujan dan panas,” katanya.

Setelah pos diambil alih oleh warga, BP Batam kembali datang pada malam harinya dan mendirikan pos baru di area yang sama. Warga menolak tindakan ini karena merasa area tersebut bukan milik BP Batam dan menegaskan bahwa BP Batam hanya boleh menjaga aset mereka di tempat yang sudah ditentukan, yaitu di Kampung Tanjung Banun.

Ketegangan semakin meningkat ketika BP Batam datang lagi keesokan harinya dengan pengawalan TNI. Warga tetap menolak keberadaan pos tersebut dengan alasan bahwa pengamanan Pilkada bukan tanggung jawab BP Batam dan bahwa tidak ada aset BP Batam di wilayah itu.

Protes warga semakin keras dengan adanya aksi ibu-ibu yang melakukan demonstrasi buka baju untuk menolak pendirian pos baru. Mereka merasa harus melakukan ini untuk mempertahankan hak mereka atas tanah tempat tinggal mereka.

BP Batam, melalui Kepala Biro Humas, Ariastuty Sirait, menyatakan kekecewaannya terhadap tindakan warga yang dianggap menghalangi pembangunan pos. BP Batam menegaskan bahwa mereka memiliki surat tugas resmi untuk berada di pos tersebut, meskipun ada penolakan dari warga.

Konflik ini menunjukkan bahwa masih ada ketegangan besar antara warga Pulau Rempang dan BP Batam mengenai hak atas tanah dan pembangunan proyek strategis ini. Masih perlu upaya lebih lanjut untuk mencari solusi yang adil bagi semua pihak.

Bawaslu DKI Pastikan Dharma-Kun Tidak Melanggar Hukum Pemilu

Jakarta – Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh tirto.id. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) DKI Jakarta telah menyelesaikan pemeriksaan terkait dugaan pencatutan KTP warga untuk mendukung pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur dari jalur independen, Dharma Pongrekun-Kun Wardhana. Berdasarkan hasil pemeriksaan, Dharma-Kun tidak ditemukan melanggar hukum pidana pemilihan umum.

Quin Pegagan, Koordinator Divisi Hubungan Masyarakat, Data, dan Informasi Bawaslu DKI, menyebutkan adanya perbedaan pendapat antara Bawaslu dengan kepolisian dan kejaksaan. Bawaslu merasa telah menemukan bukti yang cukup terkait kasus ini, sementara kepolisian dan kejaksaan berpendapat bahwa bukti tersebut belum memadai untuk melanjutkan ke tahap penyidikan. “Polisi dan kejaksaan menganggap bukti yang ada belum cukup untuk dilanjutkan ke tingkat penyidikan,” kata Quin di Kantor Bawaslu DKI Jakarta, Kamis (29/8/2024).

Bawaslu DKI merekomendasikan kepada KPU DKI untuk melakukan uji forensik pada sistem Silon, mengingat banyak keluhan dari masyarakat mengenai pencatutan KTP mereka. Selain itu, masalah perlindungan data pribadi telah diserahkan kepada pihak kepolisian.

“Kami tetap merekomendasikan agar KPU melakukan uji forensik terhadap sistem Silon untuk melindungi data pribadi masyarakat,” jelas Quin. Karena tidak ditemukan pelanggaran pidana pemilu, Dharma-Kun masih diperbolehkan untuk mendaftar sebagai calon gubernur dan wakil gubernur di Pilkada Jakarta 2024. KPU DKI telah menerbitkan SK pemenuhan syarat dukungan pada 19 Agustus 2024, memungkinkan Dharma-Kun untuk mendaftar pada 27-29 Agustus 2024.

DPR RI Batalkan Revisi UU Pilkada

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh detiknews. Keputusan DPR RI untuk tidak melanjutkan revisi Undang-Undang Pilkada saat rapat paripurna di tengah aksi demonstrasi pada Kamis (22/8) menunjukkan sikap responsif mereka terhadap aspirasi masyarakat. Dengan memilih untuk membatalkan revisi dan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK), DPR menunjukkan komitmen untuk mendengarkan suara rakyat.

Namun, apresiasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap langkah DPR ini juga membawa harapan lebih besar. Jokowi berharap DPR RI dapat terus konsisten dalam merespons berbagai regulasi lain yang juga penting bagi kepentingan publik, seperti Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset. RUU ini dianggap penting karena memiliki potensi kuat untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Sebagai bagian dari generasi muda dan mahasiswa, kita perlu terus mengamati dan memastikan bahwa respons seperti ini bukan hanya terjadi sekali. DPR RI diharapkan mampu menunjukkan bahwa mereka benar-benar peduli terhadap kebutuhan masyarakat dan siap bertindak cepat dalam berbagai situasi, terutama yang berkaitan dengan regulasi yang mendesak dan penting untuk kemajuan bangsa.

Langkah DPR dalam membatalkan revisi UU Pilkada ini bisa menjadi contoh positif yang menunjukkan bahwa mereka dapat responsif terhadap suara rakyat. Namun, masyarakat juga berharap lebih dari sekedar respons sesaat; mereka ingin melihat bahwa DPR RI konsisten dalam merespons cepat dan tepat untuk regulasi lain yang juga membutuhkan perhatian segera.