Jokowi Soroti Tantangan dan Peluang untuk Ekonomi Indonesia

Dilansir dari berita yang diterbitkan oleh detikfinance terkait Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang baru-baru ini mengungkapkan bahwa kelas menengah di Indonesia mengalami penurunan yang signifikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah kelas menengah menyusut dari 57,33 juta orang atau 21,45% pada 2019 menjadi 47,85 juta orang atau 17,13% pada 2024.

Jokowi menyoroti bahwa penurunan ini dipengaruhi oleh dua faktor utama: kelesuan ekonomi global dan dampak pandemi COVID-19. “Masalah ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi merupakan fenomena global. Semua negara menghadapi tantangan yang sama akibat penurunan ekonomi dan pandemi,” jelas Jokowi di RSUP Persahabatan, Jakarta Timur, Jumat (30/8/2024).

Namun, analisis lebih mendalam menunjukkan bahwa penurunan kelas menengah juga membuka peluang bagi perubahan struktur ekonomi yang lebih inklusif. Meskipun kelompok masyarakat yang hampir mencapai kelas menengah (aspiring middle class) meningkat dari 128,85 juta orang pada 2019 menjadi 137,50 juta orang pada 2024, serta kelompok rentan miskin juga bertambah, hal ini menunjukkan adanya pergeseran yang bisa menjadi dasar bagi strategi pemulihan ekonomi yang lebih berkelanjutan.

Salah satu sudut pandang baru adalah perlunya fokus pada peningkatan ketahanan ekonomi dan pemberdayaan kelompok masyarakat yang mendekati kelas menengah. Dengan memberikan dukungan yang tepat kepada mereka yang berpotensi untuk bergabung ke kelas menengah, pemerintah dapat mengurangi risiko penurunan lebih lanjut dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata.

Sebagai tambahan, meningkatkan investasi dalam sektor-sektor yang berpotensi memicu pertumbuhan lapangan kerja berkualitas tinggi, seperti sektor manufaktur dan teknologi, dapat memperkuat daya beli masyarakat. Langkah ini tidak hanya membantu memulihkan kelas menengah tetapi juga menciptakan basis ekonomi yang lebih solid di masa depan.

Secara keseluruhan, penurunan kelas menengah ini menandakan perlunya kebijakan yang lebih adaptif dan inklusif untuk mengatasi dampak jangka panjang dari pandemi dan krisis ekonomi global. Fokus pada pemberdayaan dan perlindungan ekonomi untuk kelompok masyarakat yang rentan bisa menjadi kunci untuk memperbaiki ketahanan ekonomi secara keseluruhan.